Kondisi sarana prasarana Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI saat ini masih jauh dari ideal. Ketersediaan 10 kapal patroli berbagai jenis tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.
- Kapolri Mau Rekrut 56 Pegawai KPK, PPP Anggap Rencana Itu Bukan Sekadar Solusi
- Pengamat: Prabowo Mesti Buat Terang Masalah yang Terjadi di Museum Kostrad
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
Begitu kata Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I, Lt.2 DPR RRI Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/9).
“Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone,” ujarnya.
Dikatakannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.
Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.
“Salah satunya di laut Natuna Utara,” sambung Irawan.
Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam, sehingga kerap kapal-kapal ikan vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI.
RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi. Turut hadir pula mendampingi Sestama Bakamla adalah sejumlah pejabat utama dalam jajaran eselon 2 Bakamla.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Apresiasi Pengoperasian PPLI Dawarblandong, Agung Mulyono: Jaga Kelestarian Lingkungan
- TNI Berangkatkan Nakes ke Gaza Dalam Misi Kemanusiaan
- Peneliti BRIN Sebut Capres dari Internal KIB Berikan Efek Ekor Jas
