Arah pembangunan Indonesia salah satunya dilihat dari konteks politik, khususnya proses demokrasi dijalankan pada setiap rezim pemerintahan.
- Masa Tenang, Golkar Surabaya Serukan Kader Jadi Teladan Semangat Demokrasi yang Bersih
- Aktifis 90 Soroti Pernyataan Ketua MPR Yang Ingkari Demokrasi
- Caleg PDIP Kota Madiun Jelaskan Substansi Pemilu yang Demokratis
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Quo Vadis Arah Pembangunan Nasional" yang digelar di Kune's Resto & Bar, Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).
"Tujuan politik tidak bisa terlepas dengan tujuan ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, karena tujuan politik bagian tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan sosial," ujar Karyono.
Ia menjelaskan, hingga hari ini demokrasi di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Namun, dia mencatat satu hal yang perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan.
"Saya melihat hari ini trennya mengarah ke demokrasi yang makin liberal, ini tidak cocok juga bagi kita," tuturnya.
Menurutnya, para founding father's telah meletakan pondasi untuk demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
"Pendiri bangsa menggagas konsep demokrasi musyawarah. Soekarno dulu menggagas demokrasi terpimpin. (Konsep) itu bukan berarti demokrasi yang dipimpin Bung Karno. Ini tafsir yang salah terutama dari kaum sinisme," urainya.
"Padahal yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bukan itu, tetapi yang terarah, yang sesuai nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia," sambungnya menjelaskan.
Salah satu contoh dari implementasinilai-nilai demokrasi Indonesia yang sudah terlalu liberal, disebutkan Karyono, adalah terkait dengan kebebasan berpendapat yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
"Dicatatan saya, kebebasan berpendapat melampaui beyond etika dan moral, bahkan melampaui konstitusi," demikian Karyono menambahkan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Masa Tenang, Golkar Surabaya Serukan Kader Jadi Teladan Semangat Demokrasi yang Bersih
