Masifnya aktifitas publikasi yang dilakukan menteri tertentu yang disebut-sebut ngebet maju dalam Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.
- Gus Fawait: 100 Persen Fraksi Gerindra Di Jatim Solid Minta Prabowo Maju Capres 2024
- Besok, Presiden Jokowi Kunjungi Korban Erupsi Gunung Semeru di Pengungsian
- Kampanye Terbuka Prabowo-Gibran, Pilar 08 Ajak Pemilih dari Generasi Muda Untuk Sukseskan Pemilu
Kritik terutama ditujukan pada penggunaan akses dan fasilitas negara yang diduga untuk tujuan-tujuan kepentingan politik dan popularitas pribadi terkait Pilpres 2024.
Hal ini diungkap oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyindir Menteri BUMN Erick Tohir yang terlalu sering kampanye, namun tidak mau masuk ke partai politik.
Menurut Masinton, setiap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden harus ikut masuk partai politik.
"Di mana-mana majang foto menteri BUMN. Goal-nya jelas, enggak usah dikamuflase lagi, menggalang dukungan untuk calon presiden atau wakil presiden," ujar Masinton Pasaribu, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh MNC Trijaya, beberapa waktu lalu
Masinton mengatakan, tugas partai politik hari ini harus mampu memotong modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Ia mengingatkan partai maupun gabungan partai politik dalam koalisi manapun bahwa oligarki pemodal yang sangat kuat dapat merusak negara.
Sementara itu staf pengajar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Hasan Ubaid, meminta Presiden Jokowi untuk tegas memecat menteri yang dinilai tidak fokus menjalankan kinerjanya dan sibuk melakukan pencitraan politik.
“Secara normatif, saya sebagai seorang akademisi Ilmu Politik dan Pemerintahan menilai sudah tidak pantas dan diluar etika bernegara. Apalagi ia digaji dan menggunakan fasilitas negara. Jika memang berniat untuk berkampanye, meningkatkan popularitas atau elektabilitas pribadi, seharusnya tidak menggunakan apapun fasilitas atau platform negara. Kementerian atau BUMN tentunya termasuk termasuk wilayah negara. Lebih baik mengundurkan diri agar tidak terjadi bias posisi. Masyarakat sudah semakin cerdas melihat fenomena-fenomena seperti ini,” ujar Hasan saat dihubungi usai menjadi narasumber diskusi online, Rabu (18/5).
Hasan menyarankan lebih baik menteri tersebut untuk semakin fokus pada tugas dan fungsinya. Hal itu juga menunjukkan kapasitas dan integritas para menteri dalam bekerja membantu presiden melayani rakyat secara optimal.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Peringatkan Calon Kepala Daerah Petahana: Jangan Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye!
- Bawaslu Madiun Telusuri Pelaku Penggunaan Fasilitas Negara untuk Pemasangan APS Caleg dari Gerindra
