Genap satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang jatuh pada hari ini Selasa (20/10) menyisakan sejumlah catatan serius di bidang penegakan hukum.
- KPK Dorong Ada Aturan Politisi hingga Kepala Daerah yang Jadi Pebisnis
- DEEP Indonesia: Asal Tak Eksploitatif, Politisi Sah Bikin Channel Youtube
Politisi PKS Mardani Ali Sera menilai masalah penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Antara lain ditandai dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih sibuk menyoal gaji pimpinan hingga mobil dinas.
"Penegakan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK, menjadi cerita sedih," katanya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/10).
Selain itu, anggota Komisi II DPR RI ini juga menyebut kasus hukum lainnya yang belum tuntas. Seperti kasus Djoko Tjandra dan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.
"Kebakaran di Kejagung dan penanganan kasus Djoko Candra yang belum membongkar semuanya menjadi catatan besar," ungkapnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Indeks Korupsi Indonesia Anjlok, Natalius Pigai Kritik Pemerintahan Jokowi
- KPK Dorong Ada Aturan Politisi hingga Kepala Daerah yang Jadi Pebisnis
- Pemerintahan Jokowi Dilaporkan ke PBB Terkait Kematian 6 Pengawal HRS di KM 50
