Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus mendapatkan izin kepada Dewan Pengawas (Dewas).
- Puan Maharani: Kami Optimis, Ganjar-Mahfud Menang Lebih Dari 60 Persen Di Jatim
- Hasil Survei, PAN Tembus Posisi Tiga Didukung Gen Z
- Rekrutmen Panwascam, Bawaslu Banyuwangi Sediakan Kuota 30 Persen Perempuan
Penindakan yang dimaksud adalah terkait dengan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengaku bahwa KPK menyambut baik putusan MK tersebut yang telah dibacakan pada Selasa (4/5).
"KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (6/5).
KPK pun memastikan bahwa segala proses tindakan pro justitia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tidak lupa, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengajukan gugatan ke MK.
"Kami berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah menjadi pemohon dalam proses Judicial Review. Kami yakin semua pihak yang terlibat menjadi pemohon, bertujuan untuk terus memperkuat dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkas Ali.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
