Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah harus tetap dihargai lantaran sama-sama memiliki dasar hukum.
- Pemerintah Kota Kediri Gelar Operasi Pasar Murni untuk Menekan Kenaikan Harga Selama Ramadhan
- Pemkot Surabaya Pastikan Ketersediaan LPG 3 Kilogram Aman Menjelang Ramadan
- Komisi A DPRD Madiun Dukung SE 3 Menteri soal Pembelajaran di Bulan Ramadhan
Diketahui, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan pada Minggu, 3 April 2022 melalui Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) dan metode Rukyatul Hilal.
Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 H ini pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
"Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tak harus berpolemik. Kedua-duanya memilki dasar hukum yang kuat menurut fiqh Islam dalam penentuan awal Ramadhan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadziliy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).
Menurut Ace, perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu bagian dari khazanah kekayaan umat Islam dalam menentukan awal Ramadhan.
"Bagi kami, perbedaan ini bagian cara kita menyikapi bagaimana melihat perbedaan secara bijaksana. Harusnya, tak perlu dipersoalkan," tuturnya.
"Yang terpenting bagi kita adalah kita menjaga kesucian Ramadhan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut," demikian Ace dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemerintah Kota Kediri Gelar Operasi Pasar Murni untuk Menekan Kenaikan Harga Selama Ramadhan
- Pemkot Surabaya Pastikan Ketersediaan LPG 3 Kilogram Aman Menjelang Ramadan
- Komisi A DPRD Madiun Dukung SE 3 Menteri soal Pembelajaran di Bulan Ramadhan
