Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan permohonan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
- Innalillahi, Anggaran Eijkman Sebelum Dilebur ke BRIN Lebih Kecil dari Influencer
- Jokowi Lebih Nyaman Bersama Prabowo, Ganjar Tidak Ada yang Spesial
- Twitwar Mahfud dengan Rizal Ramli Tak Produktif
Keputusan tersebut dibacakan langsung Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Muhaimin tidak terbukti atau kurang bukti.
Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Berikutnya soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.
Terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Ketiganya, yakni Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
