Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memprotes keputusan Presiden Jokowi Nomor 55/M 2020 yang melantik 17 orang Konsil Kedokteran.
- Masa Tenang Pilkada 2024, Pemkot Surabaya bersama KPU dan Bawaslu Mulai Tertibkan APK
- Pejabat Tinggi Yang Kirim Pesan Pribadi ke Rizal Ramli Punya Karakter Otoriter dan Antikritik
- Mentan SYL Minta Jajaran Barantan Perkuat Sistem Karantina Pertanian
Pasalnya, 17 nama yang dilantik Jokowi bukanlah orang-orang yang diusulkan 7 organisasi profesi yang diantaranya ada PDGI, IDI, Asosiasi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Pendidikan Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Kedokteran, Rumah Sakit Gigi, dan Poligium Kedokteran.
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Ketua Umum PDGI, Sri Hananto Seno mengaku sangat keberatan terkait pengangkatan KKI tersebut yang dilangsungkan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu kemarin (19/8).
"Oleh karena itu kami merasa dizalimi. Gitu loh," tegas Hananto,Kamis (20/8).
Menurut UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, Hananto menyebutkan di pasal 14 diatur mengenai pengajuan nama KKI berasal dari organisasi profesi, atau asosiasi profesi. Di mana nantinya, usulan itu disampaikan menteri kesehatan kepada presiden untuk dilantik.
"Tapi ternyata tidak semuanya diakomodir. Menteri menunjuk sendiri," sambungnya.
Lebih lanjut, Hananto juga mengatakan, komposisi KKI yang dilantik Jokowi kemarin tidak sesuai.
Karena seharusnya, terdapat 10 orang berasal dari lima Asosiasi dan Organisasi Profesi Dokter, tiga orang wakil dari tokoh masyarakat, dua orang perwakilan Kemenkes, dan dua orang perwakilan Kemendikbud.
"Kalau yang dua orang itu haknya menteri. Tapi yang lainnya itu profesi. Oleh karena itu kami merasa, loh ini kami mengajukan orangnya sudah jelas berkali-kali diajukan tapi kok yang dilantik bukan orang-orang yang kita ajukan yang mewakili organisasi di konsil itu," ungkapnya.
"Inilah yang menjadi permasalahan. Kami saat ini belum bisa mengakui orang-orang yang ditunjuk menteri itu," demikian Sri Hananto Seno menambahkan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Survei Indikator: Publik yang Puas dengan Jokowi Condong ke Prabowo Ketimbang Ganjar
- Tak Dibahas di Paripurna, DPR: Perppu Pemilu Otomatis Berlaku
- Ratusan Warga NU dan Kiai Kampung di Jember Deklarasi Menangkan Pasangan AMIN
