Perundungan di PPDS: Anggota DPRD Jatim Desak Kemenkes Cabut STR Pelaku

Anggota DPRD Jatim Benjamin Kristianto/ist
Anggota DPRD Jatim Benjamin Kristianto/ist

Upaya Kementerian Kesehatan untuk investigasi kasus perundungan atau bullying ke perguruan tinggi yang memiliki Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan rumah sakit mendapat dukungan dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, dr Benjamin Kristianto MARS. Investigasi ini untuk memberi efek jerah ke pelaku agar tidak terulang kembali di dunia kedokteran.


Benjamin mengaku kasus dugaan bullying sudah pernah terjadi di Universitas Diponegoro (Undip) Fakultas Kedokteran. Ia tidak ingin kasus bullying terus terjadi. Mengingat data Kemenkes, sudah ada 542 laporan dugaan perundungan. 

Pria yang juga ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jatim itu mengapresiasi adanya gerakan untuk investigasi dari Kemenkes ke kampus dan rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo itu memohon pihak Fakultas Kedokteran Unair dan Unibraw, menindaklanjuti jika memang ditemukan perundungan saat menjalani PPDS.

"Kami sudah sampaikan ke publik dan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dr Soetomo karena berhubungan dengan Unair dan rumah sakit lainnya, kami tidak mau terjadi kasus serupa," ujarnya, dikonfirmasi, Rabu 18 September 2024.

Jika hasil investigasi ditemukan upaya perundungan, maka harus diberi sanksi tegas dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) kedokteran. Jika perundungan yang terjadi berhubungan dengan hukum seperti kekerasan fisik, maka bisa masuk pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk memberi efek jerah ke pelaku. 

"Agar jerah STR ditarik sehingga tidak bisa menjadi dokter karena sudah tidak sosial," katanya.

Benjamin menerangkan, sanksi tegas ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dokter dididik dan dilatih untuk menolong sesama manusia tanpa memperhitungkan apapun. Dengan begitu, jiwa sosialnya diutamakan daripada lainnya. 

 "Kasus ini harus diselesaikan agar tidak ada kesan bahwa itu semacam ospek turun temurun budaya seperti itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Wamenkes Dante Saksono menyebut perundungan kepada PPDS tidak hanya terjadi di Undip saja. Namun bisa saja terjadi di kampus lain. Maka, untuk mengetahui fakta di lapangan, Kemenkes memastikan akan melakukan investigasi secara menyeluruh.

"Semuanya juga kita investigasi kok, di RSCM diinvestigasi, di Undip diinvestigasi, di Unair diinvestigasi, di USU diinvestigasi, di Unsri juga diinvestigasi," ujar Dante kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

ikuti terus update berita rmoljatim di google news