Dari 19 daerah di Jawa Timur yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak 2020, ada satu daerah yang patut dicermati terutama Ngawi.
- TikTok Shop Berhenti Beroperasi Hari Ini
- Menag Apresiasi Keputusan Arab Saudi Yang Utamakan Keselamatan Calon Jemaah Haji
- Saatnya Tenaga Honorer Disejahterakan
Di daerah ini yang lebih dikenal sebagai lumbungnya suara PDIP justru santer isu politiknya. Menyusul ada beberapa bakal calon yang ngotot bisa diberangkatkan dari partai politik.
Namun di sisi lain keberadaan pasangan Ony Anwar (Wakil Bupati Ngawi) dan Dwi Rianto Jatmiko (Ketua DPRD Ngawi) dibesut dalam kemasan pasangan OK masih dalam tanda kutip, meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari PDIP.
Membahas isu politik tersebut, Supeno anggota DPRD sekaligus Ketua Tim Pemenangan DPD PAN Ngawi pun punya sudut pandang siapa sebenarnya lawan pasangan OK.
Dari hasil analisisnya, saat ini memasuki pertengahan pekan kedua Maret 2020 hasil lobi politik antar partai dengan PDIP sudah mendekati angka 90 persen ke arah koalisi.
Bisa jadi diasumsikan bakal calon (bupati dan wakil bupati) lain di luar pasangan OK peluangnya sangat kecil mendapatkan rekomendasi dari partai.
“Kan sudah jelas secara regulasi pintu menuju Pilkada ini ada dua. Pertama melalui jalur perseorangan nyatanya tidak ada yang daftar dan kedua lewat kendaraan partai namun melihat dari perkembangan makin ke sini jelas kearah pasangan OK,” terang Supeno pada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (13/3).
Alasannya, dari beberapa partai politik peraih kursi di DPRD Ngawi sepakat mengusung pasangan OK seperti PAN sendiri, PKS, Hanura, Demokrat, PPP.
Demikian juga Partai Golkar dengan 5 kursi final mengusung tiga nama ke DPP melalui DPD Jawa Timur yang di dalamnya jelas terpampang dua nama Ony Anwar dan Dwi Rianto Jatmiko.
Hal yang sama juga berlaku pada Partai Gerindra yang mempunyai 4 kursi melihat gelagatnya juga mengarah ke pasangan OK termasuk sikap politik PKB.
“Sekarang memang tinggal Partai Nasdem yang sudah mendaftarkan diri ke bentuk pasangan baru OK sedangkan lainya terpisah. Artinya bisa diprediksi sikapnya pun sama dengan partai lain yang sudah lebih awal sepakat mengusung pasangan OK,” ulasnya.
Supeno meyakini rekomendasi dari semua pengurus pusat partai (DPP) tidak akan meleset jauh seperti yang telah disepakati di level daerah. Sebab, pertimbangan dari rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti pasti mendasar kondisi politik didaerah, bukan asal comot atau menerbitkan surat sakti alias rekomendasi tanpa dasar.
“Intinya adalah saya tidak bicara apakah pasangan OK ini akan melawan kotak kosong dalam surat suara atau memang dapat lawan sebenarnya. Tapi hanya sekedar prediksi dan jika nantinya benar terjadi koalisi partai dan mengusung pasangan OK saya kira sebagai hal lumrah saja,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Konsolidasi Parpol Non-Parlemen, Eri Cahyadi: Kerja Gotong Royong Menomorsatukan Rakyat Surabaya
- Penilaian FKP2B Soal RUU BPIB Dinilai Mengada-ada Dan Dangkal
- Santri Nusantara Siap Ganti "Amplop Kiai" Pemberian Suharso
