Pimpinan DPD RI memberi dukungan penuh pada program vaksin Covid-19 booster kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat. Dukungan disampaikan langsungWaki Ketua DPD RI, Mahyudin menanggapi program booster vaksin Covid-19 yang rencananya dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang.
- Empat Perbedaan Omicron Dengan Varian Covid 19 Lainnya
- Bantu Ketersediaan Oksigen Medis, Petrokimia Gresik Reaktifasi ASP Yang 11 Tahun Fakum
- Pemkot Surabaya Imbau Masyarakat Waspada DBD, Dampak Transisi Perubahan Iklim
Dia berharap vaksin booster bisa lebih efektif menjangkau sebanyak-banyaknya warga, demi menjamin terciptanya herd immunity.Agar jangkauannya luas, dia berharap agar vaksin tersebut bisa diberi secara cuma-cuma alias gratis kepada masyrakat yang kurang mampu.
“DPD memberikan mendukung, apalagi dilakukan secara cuma-cuma atau gratis, terutama bagi mereka yang tidak mampu” kata Mahyudin kepada wartawan, Rabu (5/1).
Terlepas dari itu, Mahyudin berharap agar program booster vaksin dilakukan secara serius, karena menjadi bukti bahwa pemerintah juga mengutamakan keselamatan masyarakat, di samping pemulihan ekonomi.
“Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama mereka yang tak mampu,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksinasi covid-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum dimulai Rabu, 12 Januari 2022. Keputusan itu disampaikan Kepala Negara saat rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin booster diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jangka waktu antara penyuntikan dosis kedua dan ketiga, yakni lebih dari enam bulan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Prediksi Pakar Pernapasan: Omicron Mempercepat Herd Immunity dan Mengakhiri Pandemi Covid-19
- Dokter yang Gugur Capai 100 Orang, IDI Keluarkan 4 Rekomendasi Kepada Pemerintah
- Saran Ketua Fraksi PAN: Hapus Syarat Tes PCR atau Biaya Tes Ditanggung Pemerintah
