RMOLBanten. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Banten, Miptahudin menegaskan bahwa PKS mendukung penuh kebijakan Wahidin Halim (WH) sebagai Gubernur Banten, terutama soal pembenahan birokrasi dengan memutasi pejabat.
- 12 Jemaah Haji Asal Jember Meninggal di Tanah Suci, Satu Saat Jelang Pulang
- Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kejari Kota Madiun Senilai 5 Miliar, Jadi Temuan BPK
- Pasca Serah Terima Jabatan dari Pjs, Mas Dhito Aktif Kembali Menjabat Bupati Kediri
"Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh rencana Gubernur yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Makanya komitmen Gubernur harus kita dukung dan jangan diragukan lagi. Birokrasi yang tidak bermutu, justru menjadi beban yang sangat berat bagi Pemprov Banten dan masyarakat," kata Miptah, Sabtu (9/6).
Pembenahan tersebut jelas Miptah dilakukan agar proses pembangunan dapat terwujud sesuai harapan.
"Secara tegas kami (PKS) sampaikan bahwa kebijakan WH selama ini masih on the treck. Artinya masih di jalur benar sehingga PKS memberikan dukungan apa yang ia putuskan, karena ini bagian dari perbaikan dalam birokrasi di Pemprov Banten agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik," terangnya.
Reposisi atau pengangkatan jabatan, kata Miptah memang selayaknya memerhatikan aspek profesionalitas sehingga roda pemerintahan bisa berjalan bersih, efektif dan out come-nya jelas.
"Kami melihat komitmen WH selaku Gubernur Banten dalam memperbaiki kinerja birokrasi layak mendapat apresiasi. Karena memang tantangan ke depan birokrasi Pemprov Banten harus lebih profesional agar bisa melaksanakan kinerjanya secara baik. Jadi saya salut dengan Pak Gubernur WH yang berani memperbaiki birokrasi di Pemprov Banten dengan menempatkan sejumlah pejabat yang profesional," tegas.
Diketahui, WH selaku Gubernur Banten mulai mendapat kritik terkait sejumlah kebijakannya. Bahkan kritik beberapa kali disampaikan oleh beberapa kader partai yang mengusung WH-Andika. Mulai dari kritik soal kebijakan mutasi jabatan di Pemprov Banten, honor guru sampai infrastruktur.
Namun bukan WH namanya kalau takut dengan kritik, mantan Wali Kota Tangerang ini pun percaya diri bahwa keputusan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat dan benar. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Permudah Layanan Pembayaran PKB, Khofifah Launching Inovasi Samsat Bunda
- Sekdaprov Jatim Angkat Bicara Soal Tudingan Kurang Cermat Dalam Penyusunan RAPBD 2023
- DPRD-Bupati Tandatangani Raperda RPJMD Madiun 2025-2045
