Keberadaan manajemen RSUD dr Soeroto Ngawi perlu disorot menyusul terjadinya peristiwa ambrolnya plafon di ruang tunggu pasien tepatnya di ruang depan dari rumah sakit tersebut.
- Penilaian GNPK Jatim Terkait Putusan Hakim Kasus Koperasi Semolowaru
- Bupati-Wabup Situbondo Gerak Cepat Bantu Korban Pemilik Kios Terbakar di Besuki
- Viral Video Porak-Porandakan Pos Penyekatan Suramadu, Polisi: Sudah Sesuai SOP
Diketahui meski plafon ambrol pada Rabu, (19/02), hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan padahal lokasinya berada di area publik.
Jika dibiarkan berlarut-larut secara otomatis mengganggu kenyamanan para pengunjung rumah sakit milik Pemkab Ngawi.
Saat dikonfirmasi Agus Priambodo Direktur RSUD dr Soeroto Ngawi menyebut bangunan yang mengalami kerusakan itu merupakan bagian dari fasilitas yang dibangun pada 2010.
Hal ini menunjukan kurangnya komunikasi antara manajemen dengan bidang terkait di internal rumah sakit itu sendiri. Padahal dari sumber lain menyebut bahwa bangunan itu baru mengalami rehabilitasi setahun lalu 2019.
“Saya dapat informasi dari bidang penunjangan coba nanti saya klarifikasi lagi. Terkait perbaikan sesuai rencana akan kita benahi deknya dulu atau atapnya itu. Kalau plafonya kita rehab sedangkan atapnya tidak ya percuma,” terang Agus Priambodo, Senin (24/02).
Sementara Siswanto Ketua Komisi I DPRD Ngawi menyarankan ke manajemen RSUD segera mengambil langkah antisipasi mengingat keberadaan rumah sakit milik daerah ini sudah berpola manajemen keuanganya menjadi Badan Langsung Usaha Daerah (BLUD).
Dengan kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit seharusnya ada pemeriksaan berkala jangan sampai insiden ambrolnya plafon terulang lagi.
“Seharusnya mengambil langkah sistematis yang sifatnya hal-hal darurat segera teratasi dan menginventarisir apa saja yang perlu adanya perbaikan. Apalagi pengelolaan penganggaranya pun sekarang sudah BLUD,” ungkap Siswanto.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kapolres Probolinggo Pimpin Apel Siaga Bencana Alam
- Percepat Penanganan Stunting di Surabaya, Pemkot Gerakkan TP PKK Ciptakan Menu Olahan Ikan
- Kumpulkan Staf Perizinan di Awal 2024, Wali Kota Eri: Mulai Hari Ini Tidak Ada Izin yang Terlambat
