Minimnya sosialisasi Pemilu yang bakal berlangsung pada 17 April 2019 terungkap dalam kegiatan focus grup discution (FGD) antara Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik (Parpol) dan peserta Pemilu (pemilih).
- Cegah Pengangguran Meningkat, Wali Kota Eri Bersiteguh Tetap Berdayakan Tenaga Outsourcing
- Pemkot Surabaya Segera Bangun Halte Bus hingga Pedestrian di Jalan Pasar Turi
- Pemkot Surabaya Siapkan 4500 Dosis dalam Vaksinasi Merdeka Ponpes dan Rumah Ibadah
"Terus terang saya sering ditanya masyarakat yang menanyakan kapan Pemilu dilaksanakan. Sehingga saya sendiri kebingungan dalam menjawab pertanyaan itu. Sebab selama ini di wilayah Benjeng tidak pernah ada kegiatan sosialisasi Pemilu 2019," ujarnya dikutip Kantor Berita , Kamis (28/3).
Menurutnya, sosialisasi pemilu itu sangat penting, terutama bagi orang lanjut usia (lansia) dan para pemilih pemula. Sebab, kedua objek peserta Pemilu (pemilih) ini perlu diberikan pemahaman agar mengerti.
"Jika ingin pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung dengan sukses dan tidak terciderai, maka penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Banwaslu harus optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jika tidak, ya jangan harapkan pemilu yang baik, jujur dan adil bisa tercipta," tuturnya.
Ditambahkan Ali, selama ini Undang-Undang (UU) Pemilu mandul, tidak bisa untuk menindak pelaku pelanggaran. Sebab banyak kasus yang ditemukan tidak tuntas. Karena keterbatasan waktu penindakan, sehingga tidak ada tindakan kongkrit.
Selain tidak adanya sosialisasi, lanjut Ali, juga masih marak praktek money politic (politik uang) dan juga belum adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran tentang aturan pemilu.
"Sampai saat ini, saya masih menyaksikan praktek memberikan uang kepala para pemilih itu masih ada. Kalau pingin sukses dan tidak ada cederai pemilu. Hal-hal seperti itu ya harus ada tindakan tegas, dari penyeleggara pemilu," tukasnya.
"Kalau persoalan-persoalan seperti itu, masih tetap ada dan terus menerus terjadi. Pemilu bersih jujur dan adil sesuai aturan sampai kapanpun tidak akan ada. Apa ini, harus tetap kita biarkan. Untuk itu, saya rasa perlu adanya pendidikan politik pada masyarakat agar kwalitas pemilu menjadi baik seperti yang diharapkan," tandasnya.
Senada juga disampai Sri Maryani (34) salah seorang peserta pemilu asal Kebomas yang juga hadir dalam FGD menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Pemilu 2019.
"Selama ini saya tidak pernah memdapatkan sosialisasi tentang Pemilu dari pihak terkait. Bahkan, saya tidak mengerti seperti apa tahapan hingga model pelaksanaannya,†sebutnya.[eze/aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hari Raya Idul Fitri 2022 Diprediksi Sama 2 Mei
- Kukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Jatim, Gubernur Khofifah: ASN Harus Miliki Fighting Spirit dan Karakter IKI Hadapi Era Ketidakpastian
- Secara Virtual, Kapolri Pantau Vaksinasi Lansia di Probolinggo
