Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar temuan duit Rp195 miliar dari luar negeri diduga mengalir ke bendahara umum parpol.
- Tidak Aktif di PBNU, Habib Salim Ingatkan Gus Ipul untuk Tidak Provokatif
- Presiden Jokowi Pastikan Tidak Ada Satupun Pasal UU Ciptaker Dibatalkan MK
- Dipimpin Ibas, Fraksi Demokrat Ikrarkan Setia Pada AHY Lewat Panca Setia Bhayangkara Demokrat
“Menurut kami, PPATK harus jelas dan menindaklanjuti ini, supaya tidak ada polemik dan kekhawatiran dan kecurigaan dan supaya tuntas,” tegas Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).
Chico menilai, jika PPATK tidak menindaklanjuti temuan tersebut maka akan ada anggapan bahwa PPATK menjadi institusi yang sekadar melemparkan isu dan rumor semata.
“Dan harus dijelaskan juga apakah dana yang didatangkan dari luar negeri ini apa bentuknya, sifatnya, apakah ini sumber-sumber yang halal atau dari sumber-sumber Tipikor atau TPPU ataupun Ilegal Mainning dll dan ini yang perlu dijelaskan,” tegas Politikus PDIP ini.
Atas dasar itu, Chico mendesak PPAT untuk mengusut tuntas temuan tersebut dan mengonfirmasi langsung kepada aparat penegak hukum, apabila ditemukan pelanggaran pidana.
“Jadi, harapan kami justru supaya ini dituntaskan dan tidak menimbulkan semacam saling curiga dan bila ada pelanggaran hukum, dilanjutkan prosesnya untuk diselesaikan secara hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi janggal penerimaan dana yang datang dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik (parpol). Angkanya bahkan mencapai Rp195 miliar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, selama 2023 ada 8.270 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara parpol.
“Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara (partai politik) di semua wilayah-wilayah dan segala macam gitu ya. Ini dari 21 partai politik kita temukan,” kata Ivan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di kantor PPATK Jakarta, Rabu (10/1).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Perputaran Uang Rp80,1 Triliun pada Pemilu 2024
- PPATK: Perputaran Uang Selama Pemilu 2024 Capai Rp80 Triliun
- Soal 36,67 Persen Uang PSN Ngalir ke ASN dan Politisi, KPK Tunggu Laporan PPATK
