Demi pengungkapan dugaan transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jederal Pajak, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengungkap tuntas lalu lintas uang itu.
- KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Perputaran Uang Rp80,1 Triliun pada Pemilu 2024
- PPATK: Perputaran Uang Selama Pemilu 2024 Capai Rp80 Triliun
- Soal 36,67 Persen Uang PSN Ngalir ke ASN dan Politisi, KPK Tunggu Laporan PPATK
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso berpendapat bahwa selama ini kiprah PPATK kurang bersuara. Kata Santoso, saat ini momentum bagi PPATK untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik.
"Sudah saatnya membuka apa yang sebenarnya terjadi, atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak salah satunya Rafael Alun," jelas Santoso dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).
Menurut Santoso, harta mencurigakan pegawai Ditjen Pajak akan ditemukan jika PPATK terus mendalami lebih lanjut. Selain itu, PPATK harus mengungkapkan ke aparat penegak hukum.
Politisi Demokrat itu meyakini, jika ditelusuri secara detail, para pegawai pajak tidak akan berani melakukan penyelewengan. Dengan demikian, nama baik Kemenkeu bisa kembali dipercaya masyarakat.
Bagi Santoso, pengungkapan kasus Rafael Alun Trisambodo harus jadi momentum PPATK untuk menelusuri rekening para pejabat pajak lainnya.
Atas upaya PPATK, Santoso mendukung penuh langkah-langkah pencegahan kerugian uang negara.
"Memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Perputaran Uang Rp80,1 Triliun pada Pemilu 2024
- PPATK: Perputaran Uang Selama Pemilu 2024 Capai Rp80 Triliun
- Soal 36,67 Persen Uang PSN Ngalir ke ASN dan Politisi, KPK Tunggu Laporan PPATK
