Kembali diperpanjangnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali, mendapat kritikan keras dari Ketua Masyarakat Maritim Jawa Timur, Lukman Ladjoni.
- Tikor BPNT Tuban Kawal Ketat Penyaluran Program Kemensos RI
- Picu Kerumunan, Satgas Covid-19 Surabaya Hentikan Penjualan McDonald's Edisi BTS
- Harga BBM Resmi Naik, Polres Bondowoso Monitor Tiap SPBU Antisipasi Penimbunan
"Harusnya ada kepastian sampai kapan PPKM ini. Jangan diperpanjang yang berulang-ulang. Sekarang, sebagai pengusaha kita punya planing ketika PPKM tidak diperpanjang. Eh, ternyata tiba-tiba diperpanjang. Maka, artinya planing kita berubah lagi karena tidak ada kepastian dari pemerintah," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (6/9).
Lukman menjelaskan, kondisi pelayaran selalu berkaitan dengan produksi. Jika industri melemah, maka pelayaran juga akan melemah. Sebab, muatan dari pelayaran, sebagian besar adalah barang-barang dari hasil industri.
Tidak jauh-jauh, ia pun mencontohkan efek PPKM di lingkungan sehari-hari pada dunia pelayaran. Seperti pada pelayaran kapal fery atau penyeberangan jarak dekat. Selama PPKM diterapkan, penumpang kapal feri wajib melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Padahal, harga test PCR cukup mahal dibandingkan harga tiket kapal.
"Harga test PCR-nya jauh lebih mahal ketimbang harga tiket. Akhirnya, kapal feri hanya mengangkut truk saja. Mereka kan rugi, karena tidak ada penumpang yang naik," kata Lukman.
Kondisi seperti ini, lanjut Lukman Ladjoni, harus bisa dipahami pemerintah. Mantan Ketua Relawan Nusantara Jokowi-JK ini juga menyoroti kebijakan PPKM yang berdampak pada puncak kejenuhan masyarakat. Sebab, begitu PPKM diumumkan diperpanjang, masyarakat dan para pelaku UMKM khususnya, merasa dikecewakan.
"Masyarakat sudah menunggu, ternyata diperpanjang lagi. Sedangkan kondisi ekonomi sudah seperti ini. Akhirnya kecewa lagi. Ini kan yang terjadi justru malah pemiskinan, pembodohan dan perusak budaya."
Pemiskinan, masih kata Lukman, para pedagang kaki lima tidak bisa bekerja leluasa. Padahal, roda perekonomian berjalan dari bawah. Harusnya, pemerintah bisa memberi target kapan PPKM ini harus berakhir.
"Masyarakat berharap keindahan, tetapi yang terjadi malah kesulitan. Akhirnya masyarakat menjadi kecewa dan jenuh. Lihat saja, PPKM atau tidak PPKM, masyarakat sudah tidak peduli lagi. Kenapa? mereka juga butuh makan. Mereka tidak lagi berharap pada negara," sambungnya.
Titik kejenuhan masyarakat inilah, masih kata Lukman, harus bisa menjadi evaluasi pemerintah, agar masyarakat bisa kembali berdaya dan berkarya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah mengumpankan perpanjangan PPKM per level di Jawa-Bali hingga 13 September 2021.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Galang Dana Bantuan, Cah Begundul Gelar Bazar Layang-layang
- Mengurai Penyebab Banjir di Banyuwangi, Pimpinan DPRD Panggil Pemangku Kebijakan
- Kurangi Gadget, Banyuwangi Kenalkan Anak-Anak Permainan Tradisional
