Perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang harus diikuti dengan tak ada lagi kekerasan aparat terhadap rakyat kecil.
- Bamsoet: Pesan Bung Karno Jangan Mau jadi Bangsa Kuli
- PDIP Ingin Capres Jika Gabung Koalisi Besar, Prabowo Subianto: Kita Merah Putih Semua, Enggak Usah Diragukan Lagi
- Ketimbang Sibuk Urus Penataan Dapil, PKB Ponorogo Minta KPU Fokus Kesiapan Perangkat
Sebab, rakyat saat ini sudah sulit untuk menjalani kehidupan akibat pandemi, dan kemudian akses untuk mendapatkan nafkah pun ikut dibatasi selama PPKM.
"Ada beberapa catatan, kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di masa perpanjangan jangan sampai terulang," harap anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).
Ditegaskan Mardani Ali, perpanjangan PPKM ini harus jadi pelajaran bagi para menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri.
"Kita masih ingat, Kemendagri baru buat edaran untuk Satpol PP, padahal saat itu PPKM Darurat sudah mau habis. Tidak sedia payung sebelum hujan," ucapnya.
Pemberian otoritas atau peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM, imbuh Mardani, mestinya sudah diprediksi sejah jauh hari.
"Psikologis masyarakat juga mesti dipahami, karena dampak dari pandemi sudah membuat susah warga," demikian Mardani Ali Sera. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Giliran Aliansi Sunda Karawang Desak Arteria Dahlan Dipecat dan Dipenjara
- Hadiri Acara Penyerahan Rekom PAN, Bawaslu Mojokerto Panggil Kades Pandanarum
- Didukung Penuh Achmad Badrut Tamam, PSI di Sumenep Berikan Bantuan kepada Komunitas Nelayan di Pulau Talango
