Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda alias Ra Huda, meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap petani garam di Madura. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor.
- Prabowo Jaga Keseimbangan Politik Dengan Mengutus Didit Berlebaran ke Megawati dan Jokowi
- DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo
- Mahfud MD: Prabowo Jangan Mundur Lawan Koruptor, Sikat!
Ra Huda berpendapat bahwa kebijakan pembebasan kuota impor harus dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Karena jika kuota impor garam dibebaskan, maka petani garam akan menjadi korban atas kebijakan tersebut, terutama petani garam di Madura," ujar Ra Huda pada Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini stok garam petani melimpah akibat produksi yang meningkat selama musim kemarau panjang. Namun, serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (processor) mulai dibatasi karena kapasitas gudang penyimpanan sudah penuh.
"Jangan sampai wacana ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk dalam negeri," tegasnya.
Ra Huda juga menyoroti harga jual garam rakyat yang pada musim produksi tahun ini anjlok ke angka Rp800 per kilogram, lebih murah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp830 per kilogram.
"Ini yang harus mendapatkan perhatian pemerintah agar dapat mencari solusi yang tepat, sehingga hasil produksi garam rakyat yang melimpah tidak menumpuk tanpa terserap oleh pasar," tambahnya.
Kendati demikian, Ra Huda tetap mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor sebagai langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat perdagangan.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Prabowo di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa.
Mantan Menteri Pertahanan ini menambahkan bahwa mekanisme impor nantinya akan lebih fleksibel, memungkinkan siapa saja yang mampu untuk melakukan impor tanpa pembatasan kuota.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Kebijakan membuka kran Impor harus diiringi proteksi pada komoditas pertanian, peternakan dan prodak UMKM
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
