Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, direspon Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) selaku pemohon perkara.
- KPU Siap Hadapi Gugatan Lagi Prima di Bawaslu
- Jika Verfak Perbaikan KPU Tidak Profesional, Prima Ancam Ajukan Kasasi
- Putusan Bawaslu Verifikasi Ulang Prima jadi Bahan Tambahan KPU Banding PN Jakpus
Jurubicara DPP Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe menjelaskan, permohonan PK ini hanya salah satu dari beberapa upaya hukum yang ditempuh oleh Prima usai putusan PN Jakpus sebelumnya dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
"Sejak awal Prima memang sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat digunakan, untuk membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan dalam proses verifikasi partai politik," ujar Farhan dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/8).
Walaupun permohonan PK ditolak oleh Majelis Hakim MA, Farhan memastikan Prima masih memiliki amunisi lain dalam menggugat KPU, yaitu permohonan kasasi di MA.
"Kami yakin keadilan dapat ditegakkan dan Majelis Hakim MA dapat memutus perkara Prima dengan obyektif tanpa intervensi dari kekuatan politik manapun," kata Farhan seraya berharap.
"Apalagi mengingat sekarang ini semakin terkuak di tengah masyarakat bahwa KPU banyak melakukan kecurangan dan sangat bermasalah. Ini yang berkali-kali sudah kami sampaikan sejak awal," tambahnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
