RMOLBanten. Program sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) masih jauh dari harapan.
Demikian disampaikan Ketua Banten Bersatu Inovatif Ibnu Nurul Ibadurrahman dalam diskusi dengan aktivis Banten, Sabtu malam (26/5).
Menurutnya problem pendidikan gratis di Banten sulit untuk direalisasikan sebab selama ini Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan selalu telat membagikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda)."Pada tahun 2017 triwulan pertama pencairan BOS telat, triwulan dua sampai empat juga sama telat, belum lagi sekarang 2018 triwulan pertama sama kedua juga telat," bebernya.
- Satgas Covid-19 Awasi Penerapan PTMT di Tingkat SD
- Optimalkan Performa Guru, Pemkot Surabaya Rampingkan 29 Aplikasi Jadi Satu Domain Terintegrasi
- Terkait Amanat Menristekdikti, Bupati Bondowoso Beri Pesan Khusus Untuk Tenaga Pendidik
Dari problem tersebut, Ibnu menyatakan pendidikan gratis di Banten masih sangat jauh untuk direalisasikan, belum lagi jika dikaji aturannya berbenturan apa tidak dengan undang-undang diatasnya.
"Saya minta hal ini untuk dikaji ulang dibedah lagi, pusat juga ada program Indonesia Pintar, nanti bentuk sinkronisasinya seperti apa. Lebih baik benahi BOS dan BOSDA saja dulu," tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua KNPI Banten Ali Hanafiah menurutnya pemprov Banten lebih baik mensejahterakan guru honorer karena sebetulnya pendidikan itu sudah gratis melalui BOS dan KIP.
"Lebih baik guru honorer yang diperhatikan masih banyak guru honorer di Banten yang masih menerima gaji sebesar Rp 300 rb perbulan," singkatnya. [dzk|
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Australia Kembali Beri Kesempatan Mahasiswa Indonesia Berprestasi Dapatkan Program Beasiswa 2023
- PSDKU UNS Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Ini Respon Pemkab Madiun
- 65 Sekolah di Surabaya Terima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota
