Keputusan PT PLN (Persero) untuk membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik disambut banyak pihak, termasuk anggota Komite II DPD RI Fahira Idris.
- Ditegaskan Airlangga, Konversi Kompor Gas 3 Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- Program Kompor Listrik Ribet, Tidak Jelas dan Tidak Solutif untuk Ketahanan Energi Berkelanjutan
Fahira menilai keputusan ini merupakan kebijakan yang tepat dan bijak, serta akan sangat membantu masyarakat yang masih berusaha bangkit setelah pandemi. Ia juga berharap pemerintah tidak mewacanakan lagi kebijakan yang pada akhirnya memberatkan masyarakat.
"Ini sebuah kebijakan yang tepat dan bijak. Masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin, dan usaha mikro kini bisa tenang dan nyaman karena masih mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram dan tidak harus menggantinya dengan kompor listrik,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (28/9).
"Dari sisi mana pun terlebih dalam situasi saat ini, program ini akan menuai masalah jika dipaksakan realisasinya," tambahnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Alih-alih, Fahira mengatakan, pemerintah perlu segera merampungkan data penerima gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, serta memperbaiki manajemen operasional dan pengawasan dari hulu hingga hilir pelaksanaan distribusinya.
Di samping itu, juga harus ada formulasi baru pola distribusi LPG 3 kg, idealnya menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari berpindahnya pengguna elpiji non-subsidi ke subsidi.
Lebih lanjut, Fahira menyoroti pentingnya strategi baru untuk menangani over supply listrik. Dalam hal ini, ia mendorong agar segera direalisasikan program penyeimbangan antara daerah yang mengalami surplus tenaga listrik dan daerah yang mengalami defisit listrik di Indonesia agar kelebihan listrik yang terjadi saat ini bisa terserap.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fahira Idris Minta Debat Gagasan BEM UI jadi Agenda Prioritas Bacapres
- Saatnya Pancasila Dijadikan Tema Khusus Debat Capres
- Fahira Idris Ingin Pasangan Capres Lebih Dari Dua pada Pemilu 2024 agar Tidak Terjadi Polarisasi
