Program Lumbung Pangan yang digelar Pemprov Jatim dan PT Panca Wira Usaha (PWU) di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Selasa (21/4) kemarin, menuai kritikan dari DPRD Kota Surabaya.
- PD Pasar Surya Gandeng Kejari Surabaya Cegah Korupsi
- Warga Pra Sejahtera Sidoarjo Tak Lagi Terima Bansos, Ini Yang Dilakukan Gus Muhdlor
- Ini Upaya Pemkab Purwakarta Genjot Pendapatan UMKM
Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, AH Thony menyatakan, program Lumbung Pangan itu terkesan mengabaikan physical distancing penyebaran Covid-19.
Sebab dapat memicu banyak warga untuk berkumpul demi mendapatkan sembako yang dijual dengan harga di bawah rata-rata.
"Saya dan rombongan tadi sempat mendatangi lokasi, karena tidak tahu ada Lumbung Pangan yang menjual beras (sembako) dengan harga murah. Tidak ada sosialisasi ke pihak kecamatan setempat, tiba-tiba warga dikumpulkan, lalu berebut sembako. Ini kan malah rawan penyebaran Covid-19, apalagi Surabaya ini zona merah. Lalu kita protes dan kemudian diatur petugas kepolisian," jelas AH Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (21/4) malam.
Kendati demikian, politisi Gerindra ini mengakui program Lumbung Pangan tersebut memang tujuannya baik. Namun caranya kurang persiapan dan terkesan grusa grusu.
Seharusnya sebelum digelar, harusnya dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terlebih dahulu, sehingga bisa diatur sistemnya untuk menjaga physical distancing.
"Nanti jangan disalahkan pihak kecamatannya kalau terjadi sesuatu. Apalagi sampai ada yang positif," tegas Thony.
Tak hanya itu, Thoni juga menyoroti pihak penyelenggara yang terkesan mencari keuntungan pada Program Lumbung Pangan ini.
Menurut Thony, di masa pandemik Covid-19 sekarang, dampak sosial ekonomi telah menghantam hampir seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Seharusnya, Pemprov Jatim dan PT PWU tidak memonopoli penjualan sembako, apabila berniat meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Ini kesannya mencari untung. Kalau memang ingin membantu, penjualan bisa dikoordinasikan ke kampung-kampung untuk dijual ke warga langsung dengan pembatasan jumlah. Kalau warga yang jual, maka tidak ada penumpukan massa dan sosial distancingnya tetap terjaga. Pihak penyelenggara harus mengevaluasi program ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Dirut PT PWU Jatim, Erlangga Satriagung menjelaskan program Lumbung Pangan ke Gubernur jatim Khofifah Indar Parawansa, melalui video teleconference, Senin (20/4), di gedung Grahadi mengatakan Lumbung Pangan ini akan menerapkan physical distancing untuk warga yang membeli sembako di bawah rata-rata, dan bahkan menyediakan layanan drive thru serta pengiriman gratis dengan jarak 20 kilometer.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Stabilisasi Harga Pangan Jelang Idul Fitri, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah
- Peran Media Menangkal Disinformasi Jelang Pemilu 2024
- Peringatan Harkitnas 2024, Pj Wali Kota Mojokerto: Kita Berada di Fase Kebangkitan Kedua
