Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut angkat bicara soal masa jabatan presiden. PSI berpendapat, pembatasan masa jabatan presiden adalah amanah reformasi.
- PSI Kini Terdepan Serang Ahok, Padahal Dulu Bela Mati-matian
- Turun ke Lamongan, Kaesang Pangarep Ajak Warga Pilih Abdul Ghofur dan Firosya Shalati
- Roy Suryo Minta KPK Tiru Pengusutan Mario Dandy Pada Kasus Kaesang
Dengan demikian, PSI menolak tegas perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya pribadi menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan ini,” ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Sianipar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).
Michael meminta semua pihak agar tidak sembarangan bicara soal amandemen UUD untuk mengakomodir penambahan masa jabatan presiden.
“Amandemen itu dilakukan karena ada situasi darurat mendesak yang memaksa bangsa ini memikirkan ulang konstruksi dan dasar-dasar negara yang sudah pernah disepakati oleh pendahulu kita,” tegasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Apalagi, saat ini masyarakat Indonesia telah siap menyambut pesta demokrasi lima tahunan yang sebelumnya telah disepakati DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu agar dilaksanakan pada tahun 2024.
“Saya rasa tidak realistis dan tidak pas kalau wacana perpanjangan masa jabatan ini dipaksakan,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PSI Kini Terdepan Serang Ahok, Padahal Dulu Bela Mati-matian
- Turun ke Lamongan, Kaesang Pangarep Ajak Warga Pilih Abdul Ghofur dan Firosya Shalati
- Roy Suryo Minta KPK Tiru Pengusutan Mario Dandy Pada Kasus Kaesang
