Pelonggaran kebijakan PPKM setelah angka penyebaran kasus positif Covid-19 berangsur menurun di sejumlah wilayah.
- Budi Gunawan Sudah 7 Tahun Jabat Kepala BIN, Wajar Diganti
- Diprotes Barang PMI Sering Dibongkar Petugas Bea Cukai, Tidak Berlaku Bagi Orang Kaya
- Peluang Risma Menang Terbuka Lebar, Baru Bergerak Seminggu Elektabilitasnya Sudah Naik
Namun upaya testing dan tracing serta pemahaman masyarakat terhadap risiko bertambahnya kasus positif Covid-19 harus terus ditingkatkan, seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
"Para pelaksana kegiatan di area publik dan masyarakat wajib memahami betul apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kasus positif Covid-19 yang berpotensi muncul di wilayahnya akibat meningkatnya mobilitas warga saat ini,” ucap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/10).
Menurutnya, peningkatan mobilitas harus dijawab dengan ketaatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap setiap persyaratan yang ditetapkan, dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di area publik.
Wanita yang akrab disapa Rerie ini memberikan contoh kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tingkat PAUD dan sekolah dasar. Ia menilai hal tersebut terlalu berisiko terhadap peserta didik, yang sebagian besar belum mendapat vaksin Covid-19.
Anggota Komisi X itu mengatakan, untuk mengendalikan risiko terpapar yang berpotensi muncul pada pelaksanaan PTM itu, para penyelenggara pendidikan harus melakukan persiapan sebaik-baiknya.
"Kepatuhan para penyelenggara terhadap sejumlah persyaratan yang telah ditentukan untuk kegiatan tersebut, merupakan langkah awal yang wajib dilaksanakan,” imbuhnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menegaskan, pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi sebuah keharusan sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.
"Semakin tinggi tingkat mobilitas masyarakat, membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah persyaratan yang lebih ketat,” ujarnya.
Di sisi masyarakat, lanjut Rerie, juga harus semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, dalam aktivitas keseharian.
"Para pemangku kepentingan, harus terus meningkatkan pelaksanaan testing dan tracing agar mampu memberi gambaran penyebaran virus untuk kemudian dapat mengendalikan penyebaran virus korona lebih baik lagi,” ujar Rerie.
Untuk itu, pelaksanaan manajemen risiko untuk mengantisipasi dampak peningkatan mobilitas masyarakat di masa pandemi ini, memerlukan dukungan semua elemen bangsa. Rakyat harus melangkah bersama mencegah dan mengatasi dampak dari berbagai aktivitas tersebut.
"Karena setiap peningkatan mobilitas masyarakat, selalu saja menghadirkan tantangan baru dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air,” demikian Rerie seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sosialisasi SPMB 2025 Harus Dilakukan Secara Masif
- Gelar Capacity Building, Langkah Wujudkan PAUD Kota Surabaya Holistik Integratif
- Transisi PAUD ke SD, Pemkot Surabaya bersama KidZania Kenalkan Ragam Profesi Lewat Wahana Edukasi
