Publik masih belum percaya dengan argumen yang diusung partai-partai berbasis massa Islam terkait poros Islam untuk 2024.
- PPP Jatim Lirik Nama Gus Ipul Hingga Dudung Untuk Didukung Jadi Ketum
- Diusung PDIP dan PPP, Inda Raya - Aldi Mendaftar di KPU Kota Madiun
- Kecewa Rekom PPP, Basis Kultural-Konstituen Pilih Dukung Ra Hamid-As'ad Pilkada Bondowoso
Dikatakan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, partai berideologi Islam yang ada tidak serta merta memunculkan alternatif fundamental bagi struktur kepartaian di Indonesia. Utamanya, yang lahir pada rentang tahun 1999, seperti PKB, PAN, PKS, PPP.
"Partai-partai berbasis massa Islam memiliki problem cukup besar di konflik internal. Karena itu, kecenderungan suara Partai Islam dari 1999-2014 menurun. Prospeknya seperti apa kalau melihat tantangan seperti ini? Hegemoninya terlihat di sini,” ujar Sirojudin dalam diskusi Moya Institute bertajuk Prospek Islam dalam Kontestasi 2024 secara daring dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/5).
Mayoritas pemilih Muslim Indonesia, menurut lulusan Kebijakan Publik Universitas berkeley ini, masih sejalan dengan tesis Cak Nur yang menyatakan bahwa "Islam Yes, Partai Islam No", lantaran masih kuatnya Islam moderat.
"Ini indikasi masih kuatnya karakter Islam Moderat Indonesia yang secara sadar menghindarkan diri dari tarikan politik berbasis agama,” imbuhnya.
Sirojudin menyampaikan dalam survei SMRC terhadap Partai Islam tergambar estimasi kekuatan dukungannya di angka 25 sampai 35 persen, karena mereka menyatakan "Yes" pada Partai Islam. Sementara itu sebanyak 65 hingga 75 persen menjawab "No".
"Saya setuju dengan risiko jika politik identitas dijadikan sebagai dasar solidaritas politik masyarakat Islam. Risiko kegagalannya juga besar karena ketidakpercayaan kepada partai-partai Islam,” demikian Sirojudin Abbas.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Milad ke-23 PKS Momentum Pertegas Komitmen Mengabdi Hingga Akhir
- Share Holder Agreement, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
- Fraksi PKS DPRD Jatim Ajukan 10 Catatan Kritis Terkait Raperda Petrogas Jatim Utama
