Puluhan Mahasiswa Demo Tuntut Cabut Instruksi Presiden Nomor 1/2025 di DPRD Madiun

foto/RMOLJatim
foto/RMOLJatim

Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Madiun Raya (FORMMAD) menolak dan menuntut pemerintah untuk mencabut Inpres nomor 1/2025. Alasannya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.


Pernyataan ini disampaikan saat mereka menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis siang 20 Februari 2025.

"Kami dari forum mahasiswa Madiun Raya dengan tegas menolak dan menuntut untuk mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Karena kami merasa banyak sekali kekurangan dan adanya indikasi politik untuk beberapa program yang sekiranya untuk kepentingan politik," kata kordinator aksi Haidar Fillah Muhyiddin.

Selain isu nasional, aksi demo ini juga menuntut pemerataan pembangunan di Kabupaten Madiun. Mereka meminta pemerintah setempat memperhatikan jalan berlubang yang ada di wilayah Kabupaten Madiun serta instalasi kabel wifi ilegal yang semerawut karena uga menjadi dianggap mengurangi estetika lingkungan juga membahayakan lingkungan sekitar.

"Pemerintah sebelumnya masih banyak dilakukan evaluasi terkait dalam pemerataan ekonomi, terutama dibidang pendidikan juga masih dirasa sangat kurang," jelas Haidar, usai audensi dengan Anggota DPRD setempat.

Menanggapi aksi demo dan tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, mengatakan akan segara berkordinasi dengan dinas terkait dalam menyikapi tuntutan mahasiswa ini.

"Yang pertama terkait perda telekomunikasi karena kita sudah membentuk pansus kita akan melakukan percepatan dalam pembahasan. Terkait jaringan yang belum berijin tentunya kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan penertiban," kata Purwadi.

Sementara untuk jalan berlubang Purwadi akan meminta dinas PUPR untuk dilakukan perbaikan secara berkala sehingga kondisi jalan bisa dan layak digunakan.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news