Paska mencuatnya wacana penundaan Pemilu paska disinggung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak berpikir menambah masa jabatan atau menunda Pemilu 2024.
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa dari hasil beberapa lembaga survei terlihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menginginkan jabatan presiden selama tiga periode.
"Itu artinya, rakyat tidak.menghendaki Jokowi tiga periode," demikian kata Jamiluddin melansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).
Dalam analisa Jamiluddin, jika rezim memaksakan kehendak menjalankan agenda memuluskan penundaan Pemilu 2024 atau menambah masa jabatan, maka bisa saja rakyat akan marah pada penguasa.
Bentuk kemarahan yang dimaksud mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini adalah kejadian reformasi tahun 1998. Ia meyakini bisa saja gerakan reformasi yang menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto akan terjadi lagi.
Jamiluddin mengaku tidak ingin kejadian 1998 kembali terjadi. Sebab cost sosial, politik dan ekonominya sangat besar.
"Karena itu hentikan wacana tiga periode agar kemarahan rakyat tidak tersulut," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
