KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA
- Menyesal Usai Ditetapkan Tersangka, Sahat Tua Simandjuntak: Doakan Kami Tetap Sehat
- Penangkapan Anggota Komisi Fatwa MUI, Kepala BNPT Ungkap Peran Ahmad Zain
- Firli Bahuri Mampu Tunjukan Hasil Nyata Kerja KPK
Hingga kini Kejaksaan Negeri (Kejaru) Tanjung Perak belum secara resmi mengajukan kasasi atas vonis bebasnya anggota DPRD Surabaya, Ratih Retnowati terkait dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program Jasmas.
Namun Jaya Atmaja ketua tim penasehat hukum dari Ratih Retnowati sudah menyiapkan diri bahkan berjanji akan meladeni upaya hukum selanjutnya yang bakal ditempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seksi Pidsus Kejari Tanjung Perak.
"Kalau jaksa kasasi kita siap. Kita akan lawan," tandas Jaya Atmaja singkat bersama rekannya Selo Pamungkas dan Yusuf Eko dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (17/4).
Seperti diketahui usai mendengarkan putusan bebas Ratih Retnowati yang dibacakan ketua majelis hakim pengadilan tipikor surabaya, Kamis (16/4), seketika itu pula JPU langsung melakukan upaya hukum yang lebih tinggi yakni kasasi.
Ketika ditemui, JPU M. Fadhil yang juga menjabat sebagai Kasubsi penyidikan Pidsus Kejari Tanjung Perak ini kembali menyatakan akan menempuh kasasi terhadap vonis bebasnya politisi asal partai Demokrat Surabaya.
"Yang pertama pasti kita berterima kasih karena berkasnya diputus artinya sudah ada kepastian. Yang kedua terhadap putusan ini kami tim JPU akan mengajukan kasasi untuk sementara pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan," kata Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (17/4).
Menurut Fadhil pengajuan kasasi ini lantaran majelis hakim dianggap tidak cermat dan selalu mengabaikan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan.
"Faktanya agus setiawan tjong (ASJ) tidak mengatakan. Jadi begini sederhananya kalau ada komunikasi antara terdakwa (Ratih) dan Dea (anak buah ASJ) dan berarti kan ada kerjasama. Kan itu," ujar Fadhil.
Selain itu, lanjut Fadhil, putusan bebas yang dijatuhkan terhadap Ratih Retnowati yang merupakan politisi partai Demokrat itu tidak mutlak sebab masih ada silang pendapat dalam memutuskan perkara serta pembentukan opini.
"Yang pertama di garis bawahi ada dissenting opinion artinya ada analisa yang berbeda diantara majelis. Yang kedua untuk penilaian sementara banyak fakta yang diciptakan sendiri," pungkasnya.
Seperti diberitakan Ratih Retnowati yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Surabaya ini akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
Selain tak terbukti bersalah dan membebaskan Ratih Retnowati, Majelis Hakim juga mengembalikan nama baiknya.
Selain itu pula Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara Ratih Retnowati ini ditanggung oleh negara sebesar Rp 5 ribu.
Dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.
Sebelum Ratih Retnowati menerima vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sudah ada lima terdakwa yang statusnya naik menjadi terpidana.
Mereka adalah mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, Sugito, Darmawan, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Aidy.
Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta dipindahkan tahanannya ke Lapas Klas I Madiun.
Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.
Untuk Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.
Namun Binti Rochma maupun JPU sama-sama mengajukan upaya hukum lebih tinggi.
Sedang yang baru saja yakni Syaiful Aidy yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.
Disusul Dini Rijanti yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.
Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.
Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.
Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MAKI Pertanyakan Perkembangan Tindak Lanjut Pelanggaran Mutasi Jabatan di Pemkot Balikpapan
- Tiga Pejabat Diskoperindag Gresik Diperiksa Kejaksaan
- Belasan Anak Laki-Laki jadi Korban Pelecehan Seksual
