Politik identitas terus menjadi sorotan menjelang perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
- Adhie Massardi: Politik Identitas Tak Masalah, yang Penting Tidak Palsu
- Pro dan Kontra Politik Identitas, Ini Kata Cendikiawan NU
- Soal Azan Ganjar di TV, Bawaslu Minta Jauhi Politik Identitas
Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod Al Barbasy, politik identitas memang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa bersejarah Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia (sekarang Jakarta), memotret identitas dari berbagai suku di Tanah Air berkumpul dan bersatu untuk kemerdekaan Indonesia Raya.
Namun, kata Ma’mun Murod, jika identitas yang beragam itu saling berbenturan dan maka akan lebih berbahaya dari money politic atau politik uang.
“Yong Java, Yong Ambon dll itu identitas. Sejarah politik Indonesia merupakan politik identitas. Politik identitas sudah ada sejak dulu. Politik identitas lebih jahat daripada politik uang,” kata Ma’mun Murod dalam acara diskusi publik perayaan 2 Tahun KAMI, bertajuk “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?” pada Kamis (18/8).
Selain menyinggung masalah politik identitas, Mamun Murod juga menyinggung masalah sistem yang berlaku saat ini.
Menurutnya, sistem yang ada saat ini dipastikan tidak akan mampu mempertahankan Indonesia. Sebab pada implementasinya praktik-praktik culas para oknum penyelenggara negara.
“Negara sudah dibajak dengan harga yang sangat murah,” pungkasnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi KAMI tersebut, pengamat ekonomi Anthony Budiawan, pakar hukum tata negara Refly Harun, praktisi dan pengamat BUMN, M. Said Didu.
Selain itu, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, dosen pascasarjana FISIP UNAS, TB Massa Djafar, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Mulyadi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Jelang Pilkada 2024, Satgas AMP Probolinggo Ultimatum Kades Hindari Politik Uang
