Keputusan bersama Pemkot Surabaya dan Gubernur Jatim untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD Kota Surabaya.
- Gubernur Khofifah: Jejak Kebaikan Eril Menginspirasi Generasi Muda untuk Saling Berbagi
- Tabung Oksigen Langka di Sejumlah Daerah, Kapolres Arsya: Kabupaten Probolinggo Aman
- Per 1 November, Polres Jember Terapkan Syarat BPJS Untuk Pengurusan SIM Baru Maupun Perpanjangan
Kendati demikian, legislator Yos Sudarso berharap PSBB yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini tidak berlangsung lama.
”Lebih cepat lebih baik. Tapi misalnya nanti jumlah orang yang positif bertambah, mungkin bisa diperpanjang waktunya," jelas Anggota Komisi C DPRD Surabaya Minun Latif dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/4).
Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan, aparat nantinya harus benar-benar bekerja menegakkan peraturan.
"Selain itu sambil menegakkan aturan, aparat juga harus bisa melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka patuh akan aturan PSBB," harapnya.
Sementara itu anggota Komisi B John Tamrun menekankan, agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Sebenarnya PSBB tidak perlu dilakukan kalau masyarakat secara ketat menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19," terang politisi PDIP ini.
Menurut politisi yang akrab disapa JT itu, sebenarnya PSBB tidak diinginkan warga Surabaya. Karena akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Terutama sektor menengah kebawah.
"PSBB dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ketika masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Konferwil Berjalan Damai, Pemilihan Ketua Pengwil Jatim Berlangsung Kondusif
- Polres Probolinggo Berduka, Kapolsek Mayangan Meninggal Terpapar Covid-19
- Wali Kota Eri Cahyadi Buat Sayembara Desain Eks THR-TRS
