Wakil ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar meminta agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan mengenai impor garam.
- Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam, Kejagung Periksa Tujuh Petinggi Perusahaan
- Kritik Khofifah Soal Penolakan Impor Garam Setengah Hati, DPRD Jatim: Petani Garam Bisa Terbunuh
- Awasi Kebocoran Garam Industri Impor Masuk ke Pasar Rumah Tangga
Politisi Partai Demokrat tersebut khawatir, jika kebijakan impor garam tersebut diteruskan, maka akan merugikan petani garam di Madura yang saat ini hampir memasuki panen raya.
"Jadi pemerintah belum melibatkan produksi dalam negeri sehingga garam rakyat harganya anjlok," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim sesaat lalu.
Dikatakan Iskandar, saat ini harga garam produksi lokal anjlok karena pandemi covid 19. Dia pun berharap ada regulasi dan terobosan dari pemerintah untuk membela petani garam yang masih terdampak demi Covid-19.
"Kalau impor betul betul ada keberpihakan. Kalau pemerintah betuk betul berpihak paham kapitalis saya tisak tahu lagi," katanya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura tersebut khawatir, bahwa impor garam akan bocor dan harganya nanti mempengaruhi harga garam lokal yang ada di pasaran.
Karena itu, masyarakat diminta untuk segera melakukan pengawalan dan mengawasi alur distribusi garam impor, yang sebenarnya hanya untuk kebutuhan konsumsi pabrik.
"Jangan sampai ada kebocoran dan masyarakat terpukul karena mereka sudah merasakan dampak akibat pandemi Covid 19," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
