Rencana Pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen pada tahun ini dengan skema multitarif memicu protes di masyarakat.
- Gerindra Ngawi Tegak Lurus Wajib Memenangkan OK
- Soal Cawe-cawe Jokowi di Pilpres, PPP: Agar Rakyat Bisa Menikmati Pesta Pemilu
- Golkar Tidak Mau Kursi yang Ditinggalkan Azis Syamsuddin Kelamaan Kosong
Langkah tersebut dinilai tidak adil oleh masyarakat lantaran hingga saat ini laju perekonomian masih belum stabil.
Untuk itu, menurut anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam situasi sulit saat ini pemerintah seharusnya berpikir jernih dan rasional dalam mengeluarkan kebijakan.
“Di saat situasi berat seperti sekarang, segenap pihak khususnya pengambil kebijakan harus tetap berpikir jernih, dan rasional, tidak boleh panik atau membabi buta,” ucap Hendrawan kepada wartawan, Rabu (12/5).
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, daya beli masyarakat akan menurun jika pemerintah menaikkan tarif PPN.
“Kenaikkan PPN akan memukul daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Ditegaskan Hendrawan, pemerintah harusnya membangkitkan sektor konsumsi dalam kondisi resesi seperti saat ini, bukan malah menaikkan PPN.
“Ini justru direm lajunya (daya beli masyarakat). Karena PPN merupakan kategori pajak tidak langsung, maka beban masyarakat bawah akan sama besar dengan masyarakat berpendapatan tinggi,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Buka Raker Golkar Sumut, Airlangga Optimis Ijeck Mampu Jaring 2 Juta Kader
- Satu Janji Anies Tunai Lagi, SAKIP DKI Dapat Nilai A
- Din Syamsuddin Minta Sikap Kritis Mahasiswa UI Jangan Disikapi Secara Represif Dan Otoriter
