Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi mengatakan keputusan pemerintah untuk mendatangkan 3,07 juta ton garam dinilai mengancam kesejahteraan petani garam, terutama di Jatim.
- Dalami Dugaan Korupsi Stok Gula Impor, Kejagung Geledah Kantor Kemendag
- Kepala LKPP Bekukan Belasan Ribu Produk Impor untuk Lindungi Produk Dalam Negeri
- Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 8,5 Miliar
“Kami menolak rencana tersebut, karena mengancam kesejahteraan petani garam. Keputusan pemerintah tersebut sangat mengguncang petani garam di Indonesia khususnya di Jatim,”ungkap Rohi di Surabaya, Jumat (19/3).
Diungkapkan politisi PDIP ini, kebutuhan garam secara nasional 4,6 juta ton. “84 persen untuk industri dan sedangkan 16 persen untuk konsumsi. Impor ini sebenarnya untuk memenuhi industri,” jelasnya.
Untuk setiap tahunnya, kata Rohi, selalu ada peningkatan untuk impor garam.
“Tahun 2016 kita impor 2,1 juta ton, tahun 2017 impor 2,5 juta ton, tahun 2018 impor 2,8 juta ton, tahun 2019 impor turun 2,6 juta ton, tahun 2020 impor 2,7 juta ton dan tahun 2021 impor mencapai 3,07 juta ton,” jelasnya.
Impor garam tersebut, lanjut Rohi, sebenarnya bisa diterima dimana untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Khususnya industri yang berkaitan dengan alkalin. Misalnya industri kaca, pvc, dan sejumlah industri kimia lainnya,”sambungnya.
Rohi kemudian menyebut, yang menjadi permasalahan saat ini keputusan pemerintah untuk melakukan impor garam tersebut jangan sampai masuk lagi ke pasar-pasar konsumsi.
“Kami minta satgas pangan serius menjalankan tugas dan memastikan kalau garam impor masuk dan tidak mengganggu pangsa pasar petani garam di Indonesia khususnya di Jatim,” jelasnya.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan total impor garam selama 2021 mencapai 3,07 juta ton. Angka ini merupakan keputusan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Impor ini naik 13,88 persen dari impor 2020 yang hanya berkisar 2,7 juta ton garam.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tahun 2025, Prabowo Optimis Indonesia Tak Lagi Impor Beras
- Skemanya Cenderung Jadi Ladang Cari Keuntungan Ilegal, KPK Wajib Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294 M
- Penanganan Cepat KPK Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras 294 M Secara Pengamanan Bukti, Akan Mempermudah Tetapkan Tersangka
