Anggota DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyampaikan respons terhadap keluhan warga terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kecamatan Jambangan, kota Surabaya pada Kamis (27/2/2025).
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
Menurutnya, masalah utama yang dikeluhkan oleh warga adalah kebijakan yang mengatur jalur domisili dan prestasi dalam PPDB.
Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menjelaskan bahwa untuk jalur domisili, biasanya faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah jarak rumah ke sekolah. Namun, jalur prestasi, yang mencakup prestasi akademik dan non-akademik, harus mendapat perhatian lebih.
“Jalur prestasi harus lebih banyak dari domisili. Jika proporsi jalur domisili terlalu besar, maka banyak anak yang berpotensi baik secara akademik dan non-akademik malah terlewatkan,” ujar Rasiyo.
Mengenai kebijakan PPDB yang ada, Rasiyo juga menyampaikan harapannya agar ada penyesuaian yang lebih baik pada masa mendatang.
“Kita menunggu kebijakan dari pusat. Semestinya pemerintah pusat harus sudah siap dengan perubahan kebijakan yang lebih mendukung pemerataan kesempatan bagi semua siswa,” kata Rasiyo.
Meskipun begitu, Rasiyo optimis jika presentase jalur prestasi diperbesar, maka kondisi tahun lalu yang dianggap tidak adil oleh banyak orang, dapat teratasi.
“Jika presentase jalur prestasi diperbesar, kemungkinan besar kejadian serupa dengan tahun lalu tidak akan terulang, karena jalur prestasi akademik dan non-akademik lebih ditinggikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rasiyo menekankan pentingnya data yang akurat dan valid dalam mendukung kebijakan PPDB.
“Kami sudah mengidentifikasi data melalui Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi dalam data domisili dan prestasi. Data tersebut sangat penting agar kebijakan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang bisa merugikan siswa yang berhak,” ungkapnya.
Terkait keluhan warga, Rasiyo menyatakan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan terus berupaya mencari solusi terbaik. “Warga bisa mengeluh, dan kami akan berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah PPDB ini,” tegasnya.
Dengan harapan adanya kebijakan yang lebih baik, Rasiyo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh siswa di Surabaya, serta memberikan perhatian lebih pada jalur prestasi yang selama ini sering terabaikan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
