Reses anggota DPRD Kota Surabaya ternyata menjadi ajang curhat ibu pemandu jentik (Bumantik). Mereka mengeluhkan minimnya biaya transport lokal.
- Buka Festival Rujak Uleg 2023, Gubernur Khofifah Harapkan Beragam Budaya di Jatim Makin Dikenal Dunia
- Bapemperda DPRD Banyuwangi Usulkan Pembahasan Dua Raperda
- Pemkot Surabaya Terapkan Metode Pembelajaran Outing Class
Adi menambahkan keluhan bumantik tersebut diketahui saat menggelar reses ke-3 tahun 2018 dengan warga di Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo.
Ibu-ibu menyampaikan, mereka terima transport lokal dari Pemkot Surabaya Rp 30 ribu per bulan. Itu masih dipotong PPN. Terima bersih Rp 28.200 per bulan,†kata Adi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Keluhan serupa juga disampaikan pada anggota DPRD Kota Surabaya yang lain, Chusnul Chotimah.
Ibu-ibu di Kenjeran dan Tambaksari juga mengusulkan kenaikan biaya transport,†ujar Chusnul, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu berjanji akan membawa aspirasi warga itu dalam forum kebijakan dengan Pemkot Surabaya.
"Pemkot Surabaya itu membentuk kader-kader untuk membantu tugas pemerintahan di masyarakat. Selain transport lokal, mereka juga mendapatkan BPJS yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya,†kata Chusnul.
Ia menyebut, total kader ‘Bumantik’ di Kota Surabaya mencapai 23.150 orang. Kemudian, kader lansia sebanyak 3.565 orang. Lalu, satgas TB (tuberkolosis) 190 orang. Total kader posyandu 14.000 orang.
Ditambah lagi kader pos pembinaan terpadu (Posbindu) 1.754 orang. Kader kesehatan jiwa 156 orang. Terakhir, kader paliatif 315 orang.
"Total dari semua itu mencapai 43.130 orang,†kata Chusnul.
Pada awal pembentukan, para kader itu menerima transport lokal Rp 15.000. Kemudian, dilakukan kenaikan menjadi Rp 25.000. Krnaikan terakhir, Pemkot Surabaya setuju memberi Rp 30 ribu.
"Jadi sudah terjadi kenaikan tiga kali,†imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga mendapatkan curhat sama. Ia juga setuju kenaikan transport lokal para kader tersebut.
"Sebentar lagi kan pembahasan KUA PPAS dan APBD tahun 2019. Semoga terjadi kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya. Prinsip, kami setuju perubahan yang lebih baik untuk masyarakat,†kata Armuji.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ini Peryataan XL Axiata Terkait Beredarnya Kabar Karyawan di DI Yogyakarta Tertular Covid-19
- Upacara Melasti di Kenjeran, Pemkot Surabaya Harap Pererat Persaudaraan dan Toleransi
- AH Thony Dilantik Jadi Ketua Pengurus Provinsi FISI Jatim
