Anggota DPRD Jawa Timur Suwandi Firdaus mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat saat menggelar reses di kabupaten Mojokerto dan Jombang.
- Partai Nasdem Bantah Isu Besok Ada Deklarasi Cawapres Anies
- Basis Pemilih Berbeda, Koalisi Golkar-PPP-PAN Representatif Usung Airlangga Capres 2024
- Cerita Pengalaman, JK: Terjun ke Politik Tidak Harus Kaya Dulu
Banyak warga masih menganggur karena pandemi Covid 19 meruntuhkan sektor ekonomi dan UMKM.
“Dari usulan masyarakat mengenai lapangan kerja, karena dampak Covid 19 banyak pengangguran karena mereka di PHK bahkan tidak mendapat apa-apa,” katanya pada Minggu (15/7/2023).
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim itu meminta agar ada pelatihan bagi warga di setiap desa, agar mereka mendapatkan ketrampilan dan bisa diserap ke pasar kerja kembali. Selain itu, Suwandy juga meminta agar ada bantuan dari Pemprov Jatim berupa modal, agar sektor UMKM tumbuh dan bisa bangkit dari pandemi.
“Didukung permodalan, harus diajukan melalui hibah-hibah gubernur dari hasil reses agar bisa dikucurkan,” tandasnya.
Suwandy juga menyoroti kelangkaan pupuk bersubisdi yang menyebabkan petani kesulitan ketika memasuki masa tanam. Dia meminta agar ada pendataan ulang, agar petani yang berhak mendapatkan pupupuk subisidi bisa memperoleh bantuan.
“Saya kira harus ada pendataan ulang supaya mereka yang menerima pupuk subisdi bisa tepat sasaran. Selama ini petani merasa kesulitan karena mereka tidak mendapatkan pasokan pupuk subisidi ketika musim tanam,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Mojokerto-Jombang itu.
Dia juga meminta agar aparat penegak hokum turun tangan mengawasi tenaga kerja asing yang banyak dipergunaka perusahaan di Mojokerto. Menurut dia, kondisi itu dikhawatirkan akan menggeser tenaga kerja lokal, sehingga mereka harus ditertibkan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anggota DPRD Jatim Sumardi Dorong UMKM Jombang Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Legalitas
- Khusnul Arif Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas OPD untuk Antisipasi Longsor di Jalur Rawan Jawa Timur
- Fraksi PDIP Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Support Anggaran
