Meski kebenarannya belum pasti, namun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini cukup was-was dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yang akan menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kelurahan.
- Gelar Nikah Massal, Wali Kota Eri Ingin Semua Warga Surabaya Tercatat Pernikahannya di Negara dan Agama
- Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Terbaik di Jawa Timur
- Kunjungi Kurma Park Pasuruan, Khofifah Jajal Pengalaman Petik Kurma Hingga Anggur Brazil
"Dapat atau tidak dana desa itu, kita belum tahu. Kalau tidak dapat ya sudah tidak apa-apa, tapi kalau kita dapat, kan sudah lebih siap dan sudah antisipasi. Kami juga terus melakukan training kepada lurah-lurah,†tegas Risma dikutip Kantor Berita usai memberikan paparan refleksi akhir tahun kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah dinas, Senin (31/12).
Menurut Risma antisipasi saat ini sudah dilakukan lantaran lurah itu merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kepala desa itu bukan ASN, sehingga pengeluaran keuangannya juga akan berbeda.
"Makanya, nanti kita akan cek juga juknis pengelolaannya bagaimana. Kalau ASN mengeluarkan uang itu pasti ikut pengelolaan keuangan,†paparnya.
Bahkan apabila nantinya para lurah mendapatkan anggaran seperti dana desa, Risma berharap tidak terkena permasalahan hukum karena pengelolaan keuangan yang tidak benar.
"Sekarang ini kita sudah mempersiapkan para lurah dengan mengadakan training dan juga beberapa tes terus menerus," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tunjangan Profesi 15.301 Guru Jatim Cair Hari ini, Gubernur Khofifah: Komitmen Kami Tingkatkan Kesejahteraan Guru
- Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Jombang Dibuka 6 April
- Remaja Ceburkan Diri Ke Sungai Brantas Demi Akun Medsos
