Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Rosyidi meminta agar ada komunikasi antara pemerintah daerah dan provinsi, untuk menangani kebakaran hutan di Jawa Timur.
- BEM Se Jatim Ingatkan PR Yang Belum Tertangani di 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia
- Jokowi Sebaiknya Duduk Manis, Jika Ingin Dikenang sebagai Orang Bijak
- Prabowo Utamakan Makan Gratis Ketimbang Internet Gratis
Langkah itu harus dilakukan, agar kedepan, insiden kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan dan diminimalisir.
“Ada komunikasi dengan masyarakat antara pemerintah daerah, provinsi sehingga nanti bisa dicegah,” katanya beberapa waktu lalu.
Menurut dia, harus ada sosialisasi rutin untuk mencegah kebakaran hutan, karena akan merugikan masyarakat.
“Harus ada sosialisasi terus menerus mengenai bahaya kebakaran terutama bagi masyarakat perambah hutan,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Nganjuk-Madiun itu berharap masyarakat menerapkan sanksi sosial bagi pelaku pembakar hutan. Agar musibah tersebut bisa dihindari, dan masyarakat tidak terkena dampak negatifnya.
“Diperlukan sanksi sosial bagi masyarakat, jadi mereka harus misalkan diberi sanksi kepada temen temennya yang melanggar dan pembakaran hutan,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
