Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (10/6).
- Pemkot Surabaya dan BPS Sinkronkan Data Pokok Tahunan, Mulai Ekonomi hingga Kesehatan
- Petani Milenial Desa Kare Madiun Kembangkan Kawasan Pertanian Terpadu Organik
- Wabup Bondowoso Temui Warga Terdampak Lokasi Wisata Kuliner
Adhy menegaskan, visi RPJPD 2025-2045 Jawa Timur adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.
“Upaya mewujudkan Jatim Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis dan bertahap serta tidak selalu dilakukan secara berurutan dan simultan. Pencapaian visi pada RPJPD 2025-2045 tercermin dari pencapaian indikator sasaran visi sesuai dengan potensi dan keunggulan Jawa Timur,” jelasnya.
Adhy mengatakan, visi tersebut juga berfokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Timur 2023 - 2043 dimana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah didukung dengan integrasi konektivitas.
Maka dari itu, lanjut Adhy, telah direncanakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Selingkar Wilis dan Lintas Selatan diarahkan untuk pengembangan agropolitan dan agro industri.
Ia menjelaskan, Bromo Tengger Semeru diarahkan untuk pariwisata dan agro industri, sedangkan untuk wilayah Selingkar ljen diarahkan untuk pariwisata dan arus barang dan orang Jawa - Bali, serta wilayah Madura dan Kepulauan diarahkan untuk pengembangan perikanan serta peternakan.
“Pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan wilayah kepulauan yang terbantu dengan peningkatan konektivitas wilayah Jawa Timur. Sehingga pengembangan wilayah di Jawa Timur tidak hanya terpusat pada Kawasan Gerbangkertasusila Plus, tetapi mendorong peningkatan investasi daerah dan pengembangan industri baru di wilayah lainnya,” sebutnya.
“Bukan hanya itu, pengembangan Industri Pariwisata Jawa Timur dirancang untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial budaya yang signifikan bagi daerah, diantaranya melalui peningkatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta mendorong partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal serta warisan budaya,” kata Adhy.
Tak hanya itu saja, Adhy menyinggung terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya hal ini menguntungkan posisi Jawa Timur sebagai Center of Gravity secara nasional. Pasalnya, 21 dari 39 tol laut diakses dari pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 80 persen logistik di 20 provinsi Indonesia Timur, termasuk Kalimantan Timur.
Selain pembangunan merata, penekanan lainnya diberikan oleh Pj Gubernur Adhy terhadap itu pembangunan yang memberikan dampak baik secara ekologis.
Pemprov Jatim memberikan perhatian terhadap akses air bersih dan sanitasi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, meningkatkan kapasitas pengelolaan air limbah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik.
Pemprov Jatim berkolaborasi dengan berbagai gerakan pelestarian lingkungan untuk membangun green-industries melalui green-company.
"Kontribusi Jatim untuk lingkungan diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mendukung terjaganya kualitas air bersih, udara, perlindungan hutan dan DAS, serta implementasi teknologi dan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan ekologi, pengurangan pencemaran, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, serta penerapan energi bersih," paparnya.
“Dimulai dari perumusan isu strategis, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur dan telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan skor 98,5 persen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan,” sambungnya.
Adhy menambahkan, pembangunan yang berdampak positif secara ekologis juga akan menjangkau mengembangkan sektor agribisnis. Salah satunya dengan peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator Indeks Ekonomi Biru, dimana salah satu komponen perhitungannya adalah produktivitas pertanian.
"Kita berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah (value added) sektor agraris untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor agribisnis ini bertujuan mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan," katanya.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emmission , kata Adhy, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Adhy menyebutkan bahwa Penjabaran RPJPD menjadi pedoman untuk merumuskan Visi, Misi dan Program bagi Calon Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebagaimana diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 - 2045.
Dokumen RPJMD juga akan menjadi dasar dalam perumusan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai saran konstruktif yang diberikan untuk pembangunan Jawa Timur, sehingga nantinya dapat menjadi sebuah Peraturan daerah yang berkualitas secara teknis dan substantif,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Program Tameng Petrokimia Gresik Mengubah Desa Tawangargo Malang Jadi Pusat Hortikultura Modern Ramah Lingkungan
