Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony angkat bicara terkait munculnya surat pemberitahuan untuk pemberhentian sementara layanan rujukan pasien Covid-19 di RS Universitas Airlangga (Unair) Surabaya per tanggal 26 Mei 2020.
- Sandiaga Uno Masuk PPP, Arsul Sani: Insya Allah Serius
- Erick Thohir Diberi Marga Sidabutar Saat Hadiri Tao Toba Heritage Fest
- Jangan Langsung Percaya Iklan Bekerja di Luar Negeri
AH Thony menganggap ditutupnya pelayanan penerimaan pasien Covid-19 di RS Unair itu bisa disebabkan dua hal. Pertama, bisa disebabkan akibat faktor ‘kejengkelan’ dari tim medis.
“Betapa tidak jengkel, pihak rumah sakit sudah berjuang mati-matian untuk menyembuhkan masyarakat supaya sehat, tetapi banyak masyarakat sembrono dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah di terapkan pemerintah,” kata Thony, Rabu (27/5).
Dia menuturkan, misalnya dalam momen Lebaran kemarin masyarakat lebih takut tidak mendapatkan diskon belanja dari pada terkena covid-19. Justru itu (diskon) lebih menarik dari pada menyelamatkan kesehatan.
“Pemandangan seperti itulah yang mungkin membuat petugas medis merasa sakit hati, dimana tim kesehatan sudah berjuang untuk kesembuhan masyarakat tapi justru masyarakatnya sendiri yang kurang menjaga protokol kesehatan,” katanya.
Ia beranggapan, mungkin saja pihak RS Unair berfikir, jika masyarakat sendiri tidak menghargai nyawanya kenapa mereka (tim medis) harus bersusah payah menyembuhkan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan.
“Mungkin itu yang ada dipikiran mereka (tim medis) jadi kita harus peka,” ucapnya.
Kemudian faktor kedua, lanjut Thony, jika memang RS Unair mengalami overload maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya adalah wajib menyiapkan langkah antisipasi atau alternatif. Sebab, bagaimanapun ini adalah menjadi tanggung jawab pemangku jabatan.
“Kan tugas negara membuat masyarakatnya menjadi sehat. Ketika rumah sakit itu benar-benar penuh atau mengalami overload maka pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, itu tidak masalah,” tambahnya.
Dirinya menambahkan, seharusnya pemerintah membuat langkah-langkah penyiapan tempat baru untuk menampung masyarakat yang terpapar virus Covid-19 jika ada RS rujukan yang mengalami overload. Memang, selama ini Pemkot sudah menyiapkan “Kampung Tangguh” untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 namun itu sudah dianggap terlambat.
“Sekarang yang jadi pertanyaan ialah bagaimana sistim kerja dari kampung tangguh itu, kalau hanya sekedar diberikan kampung jogo menurut saya itu sia-sia, kecuali diberikan thermo gun, syukur-syukur di setiap kelurahan diberikan alat rapid test,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Paslon Gus Haris-Ra Fahmi Bakal Kantongi Rekom PPP Untuk Pilkada Probolinggo
- Pemerintah Diminta Mitigasi Meluasnya Antraks di Gunung Kidul
- Jamiluddin Ritonga: Kandidat Capres Berintegritas Harus Segera Dimunculkan
