Rumah Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif, digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.
- Usulan Penghapusan Anggaran Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo Tuai Kontroversi
- Perayaan HUT Gerindra Ke-17 di Jawa Timur Sukses, Tampilkan Kekompakan dan Semangat Kader
- HUT DPC Gerindra Kota Probolinggo, Anggota Dewan Turun Langsung Bagikan Uang Dan Ratusan Nasi Kotak
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam dua hari terakhir ini, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.
Pada hari ini, Jumat (5/1), tim penyidik telah selesai menggeledah rumah kediaman tersangka Stevi Thomas (ST) dan salah satu kantor pihak swasta.
"Sebelumnya, Kamis (4/1), juga telah dilakukan penggeledahan di wilayah Pagedangan, Tangerang," kata Ali kepada wartawan, Jumat sore (5/1).
Dari beberapa tempat itu, lanjut Ali, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen, termasuk alat elektronik yang diduga dapat menjelaskan perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini.
"Penyitaan berikut analisi atas temuan bukti tersebut juga segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," pungkas Ali.
Muhaimin Syarif sendiri saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dia telah diperiksa tim penyidik sejak pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 17.30 WIB, pemeriksaan masih berlangsung.
Pada Rabu (20/12), KPK resmi umumkan 7 tersangka usai kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Malut dan Jakarta pada Senin (18/12).
Selanjutnya, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan, Stevi Thomas (ST) selaku swasta, dan Kristian Wuisan (KW) selaku swasta. 
Ketujuh orang tersangka kasus dugaan suap proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perizinan di lingkungan Pemprov Malut dimaksud, yakni Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
