Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj kembali mengkritik pemerintah.
Menurut KH Said, ekonomi tanah air didominasi konglomerat hingga keberadaan pihak asing. Karena itu pemerintah harus mulai memfokuskan pengelolaan sumber alam dan merancang anggaran negara untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Gerindra Siap Menangkan 24 Pilkada di Jatim, Ini Sederet Gaconya
- Bertemu Golkar, Presiden PKS: Bangsa Ini Punya Banyak Stok Pemimpin Nasional 2024
- Satu Komando, Konsolidasi Bara JP Se-Jatim Beri Dukungan Untuk Gibran di Kancah Nasional
"Harus berpihak kepada kalangan mustadh'afin
(kalangan tidak mampu). Pemerintah tidak punya pilihan lain mengingat saat ini
masih banyak sektor-sektor ekonomi strategis yang pengelolaannya dikuasai
segelintir konglomerat saja, baik pribumi maupun asing," kritik KH Said
saat Harlah ke-94 Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta
Pusat, Jumat (31/1).
Dominasi asing ia contohkan dalam dunia perbankan. Berdasarkan data Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), jelasnya, 33,5% aset perbankan di Indonesia masih dikuasai
asing.
Ruang yang besar kepada bank asing itu, lanjutnya, berimplikasi pada kecilnya kontribusi perbankan pada perekonomian domestik.
"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha
besar atau konglomerat. Selain persoalan bankable atau tidaknya, hal lain
adalah mengenai pemihakan," lanjut Gurubesar UIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Namun demikian, bukan berarti NU anti dengan konglemerat. Baginya, konglomerat
akan lebih baik jika turut serta menggandeng pelaku ekonomi kecil agar lebih maju.
"Jadilah konglomerat yang menanting ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian," demikian Said seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Elektabilitas di Bawah Prabowo, Megawati Bisa Tinjau Ulang Pencapresan Ganjar
- DPR Resmi Pilih 9 Komisioner KPAI Periode 2022-2027, Berikut Daftar Namanya
- DPRD Jatim Temukan Banyak Aset Pemprov Terbengkalai