Jika pemerintah mengklaim dana haji aman dan tidak digunakan untuk infrastruktur, maka harus bisa dibuktikan secara nyata.
- Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji dan Penyesuaian Kuota Lansia
- KPK Kawal Pelaksanaan Haji 2025 Sesuai Permintaan Prabowo
- Tahun Depan Kuota Haji Indonesia 221 Ribu
Karena itu Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu meminta agar pemerintah mengurai secara transparan dana haji diinvestasikan ke mana saja.
“Buka saja (dana haji) diinvestasikan atau disimpan di mana, maka polemik selesai,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (9/6).
Menurut deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, jika pemerintah tidak membuka secara detail, maka ada indikasi bahwa penggunaan dana haji tersebut ditutup-tutupi.
“Kalau tidak mau membuka hal tersebut berarti ada yang ditutupi,” tegasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji dan Penyesuaian Kuota Lansia
- KPK Kawal Pelaksanaan Haji 2025 Sesuai Permintaan Prabowo
- Tahun Depan Kuota Haji Indonesia 221 Ribu
