Skandal Jiwasraya seolah-olah menjadi 'panggung' bagi Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya, dalam pernyataannya SBY terlihat sangat vokal dengan salah satu permintaannya adalah pengusutan dugaan korupsi Jiwasraya untuk kepentingan politik.
- Zainal Bintang Sebut Lodewijk adalah Pilihan Tepat untuk Golkar
- Prajurit TNI Bantu Pendemo, RIzal Ramli: Saya Terharu dan Bangga
- Setahun Taliban Berkuasa, Hak Perempuan Afghanistan Makin Mengkhawatirkan
Sikap presiden ke-6 RI ini pun membuat publik menyarankan agar SBY mengisi kekosongan oposisi yang perannya belum terlihat.
Namun Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe berpandangan, penyematan komandan oposisi kepada SBY tak tepat.
"Di Indonesia kan tidak kenal namanya oposisi, yang
ada adalah kelompok di luar pemerintahan bila mereka tidak masuk kabinet,"
kata Ramses dilansir Kantor Berita
Politik RMOL, Rabu (5/2).
Selain tak ada istilah oposisi, kekuatan partai politik di luar pemerintahan
Jokowi-Maruf juga belum mendukung untuk mendobrak beragam kebijakan pemerintan
periode 2019-2024.
"Dorongan itu (oposisi) kurang tepat, jumlah partai di luar pemerintahkan enggak seberapa. Jauh lebih tepat membiarkan partai-partai itu bersikap kritis terhadap pemerintah," demikian Ramses.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Retno Marsudi: OKI Harus Jadi Jembatan Bagi Afghanistan
- Anggota DPRD Surabaya Diduga Manfaatkan KSH untuk Kepentingan Politik, Parlaiment Watch: Itu Tidak Etis!
- Silaturahim PKS ke PWNU, Ketua DPW PKS Jatim Sampaikan Visi Partai Islam Rahmatan Lil Alamin
