Wakil Ketua DPRD Surabaya, A.H Thony terus menyoroti pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya yang mengalami kerugian.
- Wali Kota Surabaya Dampingi Pelaporan Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Swasta ke Polisi
- 31 Karyawan Mengadu Ijazahnya Ditahan, Wali Kota Surabaya Ancam Cabut Izin Perusahaan
- Pemkot Surabaya Gandeng Jerman Implementasikan Dekarbonisasi Bangunan Lewat Proyek SETI
Bahkan ia menyebut keterpurukan pengelolaan keuangan perusahaan plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini selalu terjadi setiap tahunnya.
Makanya legislator asal Partai Gerindra ini menganggap ada sesuatu kesalahan yang harus diperbaiki oleh Pemkot Surabaya.
"Terhadap kerugian-kerugian ini pasti ada sesuatu yang salah. Nah sesuatu yang salah ini saya pikir tidak hanya terjadi pada tahun-tahun ini. Pada tahun-tahun kemarin sudah terjadi," kata A.H Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (30/6).
Nah, untuk mengetahui letak dari kesalahan tersebut, menurut A.H Thony perlu adanya keterbukaan laporan dan informasi dari sejumlah BUMD Kota Surabaya yang selalu merugi tersebut.
"Kelihatannya dalam laporan dari BUMD melalui akuntan publik ini kan perlu dibongkar," jelasnya.
Tak hanya itu, Ia juga berharap agar stake holder Pemkot Surabaya yang menaungi secara langsung dengan BUMD lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Semua pihak yang kompeten dalam bidang tersebut bisa melakukan uji forensik, mulai dari bagian perekonomian kemudian bagian keuangan pemkot untuk membaca ini dengan lebih cermat," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Surabaya Dampingi Pelaporan Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Swasta ke Polisi
- 31 Karyawan Mengadu Ijazahnya Ditahan, Wali Kota Surabaya Ancam Cabut Izin Perusahaan
- Pemkot Surabaya Gandeng Jerman Implementasikan Dekarbonisasi Bangunan Lewat Proyek SETI
