Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus all out dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti memotong gaji dan uang pensiun DPR RI.
- Kunjungi Wisata Tirta Agung Bondowoso, Menparekraf Dorong Wisata Berbasis Ekonomi
- Bamsoet Siap Dukung Pemerintah Jika Ingin Wajibkan Bela Negara
- Bocornya Percakapan Oknum PPK di Banyuwangi Tak Netral Dilaporkan ke Panwaslu
Begitu pandangan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyinggung PKS yang berani mengambil sikap tegas dengan walk out saat Rapur, .
"Khusus PKS, dalam membela rakyat sudah seharusnya berani berkorban. Misalnya, PKS mengajukan pemotongan gaji anggota DPR dan uang pensiunan anggota parlemen dihapus,” kata Jamiluddin melansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/9).
PKS juga diminta untuk dapat memotong fasilitas yang diperoleh kepada anggota dewan saat reses atau kunjungan keluar negeri.
"Bahkan PKS dapat mengusulkan untuk memotong fasilitas yang diperoleh anggota parlemen. Termasuk tentunya perjalanan anggota dewan di dalam dan ke luar negeri,” katanya.
"Hal itu menjadi konsekuensi dari pembelaannya kepada rakyat, terutama yang masih terpuruk. Masalahnya, beranikah PKS berkorban untuk itu ?” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anies, AHY, Emil, dan Sandi Harus Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Cengkeraman Oligarki
- BEM Se Jatim Ingatkan PR Yang Belum Tertangani di 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia
- Ungkap Kasus Besar hingga Ancam Hukum Mati, ST Burhanuddin jadi Sasaran Tembak Koruptor
