Seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan berjalan mulai tahun 2022 ini bakal memperhatikan keterwakilan perempuan hingga putra daerah.
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam diskusi virtual Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Senin (18/4) dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
"Akan tetapi, yang harus kita lakukan misalnya adalah melihat kondisi daerah yang bersangkutan. Apakah kemudian disesuaikan dengan populasi," ujar Bagja.
"Misalnya Papua harus diperhatikan orang asli Papua. Itulah salah satu afirmasi action selain komposisi keterwakilan perempuan," imbuhnya.
Selain itu, Bagja juga membuka kemungkinan pihaknya menerima usulan dari masyarakat adat terkait sosok yang tepat untuk menjadi anggota Bawaslu di tingkat daerah.
"Inilah yang kemudian apa yang diperhatikan kami. Tapi kualitas akan ditanamkan daripada latar belakang ormas," terangnya.
"Latar belakang ormas itu menjadi catatan sendiri, ada kelebihan sendiri, tapi tidak sampai mempengaruhi keseluruhan penilaian," demikian Bagja. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
