Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan untuk terus meningkatkan upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi kekerasan yang mengakibatkan gangguan dan ancaman kamtibmas di masyarakat.
- Koruptor Berhak Dapat Remisi, Ini Kata KPK
- Puan Maharani Minta Faskes yang 'Mengakali' Harga Tes PCR Rakyat Ditindak Tegas
- Akbar Tandjung Tanggapi Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024: Yang Berdaulat Itu Rakyat!
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Mabes TNI, Mabes Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus bisa melakukan evaluasi total atas kekerasan dan kekacauan yang terjadi di sejumlah daerah, demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kami berharap pemerintah pusat mampu untuk mendeteksi dini terhadap indikasi-indikasi gangguan keamanan, konflik atas nama SARA dan apapun. Ini sangat penting agar tidak ada lagi kejadian yang sama seperti di provinsi Papua Barat (Sorong),” ujar senator Papua Barat, Filep Wamafma kepada wartawan, Kamis (27/1).
Filep Wamafma menyesalkan kejadian kekerasan, terlebih atas nama kelompok maupun golongan tertentu di daerah yang di antaranya terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, dan Maluku.
Baginya, hal ini pelajaran besar bagi semua pihak bahwa pernah terjadi peristiwa seperti ini yang sangat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara serta mengganggu keamanan, serta mengakibatkan rugi materi maupun nyawa.
Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di bawah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dipelihara dengan mewujudkan kerukunan antarwarga di seluruh pelosok nusantara termasuk di Papua. Sehingga upaya percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat terlaksana dengan baik.
“Tanpa itu, akan mencoreng wibawa negara, ideologi negara Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi dipertanyakan kaitan dengan masa depannya apabila kehidupan bernegara berbangsa ini tidak segera disikapi oleh pemerintah,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketum Golkar: PKS Juga Dukung Pemerintah Larang Mudik 2021
- Ketum Golkar Tekankan Proklamasi Mengajarkan Kolaborasi, Bukan Polarisasi
- Jokowi Tidak Dengar Masukan Masyarakat soal BBM, PKS Ungkap Kekecewaannya
