Seruan Rakyat Blitar: Pilih Pemimpin Berjiwa Besar dan Tidak  Salahgunakan Kekuasaan

Aksi damai massa FMPN di depan Kantor DPRD Blitar/Ist
Aksi damai massa FMPN di depan Kantor DPRD Blitar/Ist

Massa Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar, Selasa (19/11). Massa yang berasal dari 16 kecamatan di Kabupaten Blitar ini menyuarakan aspirasi terkait demokrasi yang adil dan bersih dari konspirasi hukum, serta perlunya pemimpin yang berpihak kepada rakyat.


"Kami, masyarakat Kabupaten Blitar, dengan penuh harapan dan keresahan menyampaikan pernyataan sikap ini demi mempertahankan demokrasi dan keadilan di wilayah Blitar tercinta. Pernyataan ini bukan sekadar protes, tetapi sebuah seruan hati yang lahir dari kepedihan atas berbagai kasus yang memperlihatkan manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Salah satunya adalah kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK pada tahun 2018, yang tidak hanya mencemarkan nama baik mantan Bupati Blitar tahun 2015-2020, tetapi juga melukai semangat perjuangan aktivis anti-korupsi Mohammad Trijanto, yang kebetulan waktu itu telah ditetapkan sebagai calon anggota tetap DPD RI Jawa Timur dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024," kata koordinator aksi Joko Agus Prasetyo dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (20/11).

Alih-alih mendapat dukungan, Mohammad Trijanto justru dituduh mencemarkan nama baik demi melindungi kepentingan kelompok tertentu. Ini bukan hanya melukai hati masyarakat Blitar tetapi juga mencederai makna sejati dari demokrasi dan keadilan. Hingga saat ini, aktor intelektual di balik surat palsu KPK tersebut masih belum terungkap. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat luas berasumsi bahwa surat palsu tersebut merupakan bagian dari konspirasi hukum dan politik untuk membungkam demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

Dalam demo tersebut, Trijanto yang juga hadir turut memberikan orasinya. Menurutnya, demokrasi Pancasila adalah pondasi negara. Pihaknya mendesak dalam demokrasi ini, setiap pemimpin diamanahkan oleh rakyat untuk memegang nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. 

"Pemimpin yang setia pada prinsip demokrasi Pancasila adalah pemimpin yang berani mendengarkan, terbuka terhadap kritik, dan bersedia merangkul rakyatnya," kata Trijanto.

Demokrasi, lanjutnya, bukan sekadar mekanisme politik tetapi juga jalan bagi semua untuk hidup dalam damai dan aman, bebas dari intimidasi dan ketakutan. 

Menurut Trijanto, konspirasi hukum dan mafia peradilan telah mencederai ruang keadilan.

"Karena itu kami tidak ingin melihat demokrasi berubah menjadi topeng semu, di mana mereka yang berjuang untuk kejujuran justru ditindas dan diintimidasi. Demokrasi harus dijaga dari tangan-tangan kotor yang ingin membungkamnya," tuturnya.

Maka, pada Pilkada serentak kali ini, Trijanto mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berjiwa besar dana melawan segala bentuk ketidakadilan.

"Pada Pilkada kali ini, masyarakat Blitar menginginkan pemimpin yang berjiwa besar, yang mengedepankan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan posisinya. Pemimpin yang mendukung demokrasi sejati adalah mereka yang siap menjaga transparansi dan keadilan tanpa ada kepentingan tersembunyi," tegasnya.

Usai menyampaikan tuntutan di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Blitar. Di sana, mereka memberikan apresiasi atas sejumlah program pro-rakyat yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Blitar selama periode 2021–2023 di bawah kepemimpinan Bupati Rini Syarifah. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dianggap memberikan manfaat nyata bagi petani dan nelayan.

“Kami mengapresiasi kebijakan Pemkab yang membantu rakyat kecil, terutama petani dan nelayan. Ini adalah contoh keberpihakan kepada masyarakat. Kami berharap program seperti ini terus dilanjutkan,” ujar salah satu peserta aksi.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news